10 LSM Gesa KLHK Bekukan Ijin Lingkungan PT GBA

KLHK segel Lokasi Tambamg Bauksit di Bintan

BINTAN. InfoTanjungpinang.com, Aktivitas tambang bauksit di Kabupaten Bintan yang sudah berjalan hampir satu tahun akhirnya terseret. Bukan saja PT Gunung Biintan Abadi (GBA), Pemerintah daerahpun ikut dikait kaitkan dalam persoalan ini.

Bayangkan, baru saja KLHK melakukan Sidak serta penyegelan di beberapa lokasi tempat tambang bauksit, kini KLHK kembali digesa oleh sejumlah Lsm untuk membekukan ijin lingkungan PT GBA yang dikeluar Pemerintah Pusat tersebut.

Sebelumnya PT. GBA telah memperoleh ijin ekspor bauksit seberat 1,6 juta ton dari pemerintah pusat. Tapi sayangnya, ijin tersebut telah disalahgunakan oleh pihak PT dengan membagi bagikan kuota Ekspornya pada perusahaan lain.

Selain itu, PT GBA juga terindikasi menyalahi UU Minerba, Buktinya hingga saat ini lokasi “smelter” yang dibangun perusahaan belum diketahui tempatnya tentu hal ini menjadi tanda tanya besar, kenapa ijin PT GBA kok bisa di terbitkan ?

Belum lagi empat tuntutan
pernyataan sikap yang di sampaikan Juandi, Ketua LSM Gaung Anak Negeri Kepri, sekaligus Kordinator Aksi Demo dari Gabungan 10 Lsm yang ada di bawah Payung Aliansi Peduli Pulau Bintan pada Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun.

Empat tuntutan pernyataan sikap yang dikemas yaitu ;

Aksi Demo 10 Gabungan Lsm di depan kantor Gubernur Kepri

Pertama, Meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar meninjau ulang atau mencabut IUP OP yang di keluarkan oleh PTSP pada beberapa PT atau CV yang diketahui telah melakukan penambangan.

Kedua, Meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar membentuk tim Investigasi untuk meninjau aktivitas ekploitasi di kawasan HPK dan HPT.

Ketiga, Meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan aparat penegak hukum agr menindak tegas oknum pegawai baik Pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum maupun mafia tambang yang ikut terlibat.

Keempat, Meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan bertanggung jawab terkait aktivitas penambangan yang terjadi di Kabupaten Bintan.

Usai aksi Demo di depan kantor Gubernur Prov Kepri, Juandi. Kordinator aksi yang mewakili 10 Lsm di bawah payung Aliansi Peduli Pulau Bintan kepada media ini mengatakan, akan menindak lanjuti persoalan ini hingga ke Pusat, jika LHKH atau Pemerintah tidak serius menangani.

“Kami akan menindaklanjuti persoalan ini hingga ke Pusat, jika saja LHKH atau Pemerintah tidak serius menanganinya,” tutup Juandi.

(Oga)

You might like

About the Author: oga jurnalis