Nasional

Alasan Yang Jadi Dasar Ahok Ajukan Uji Materi Pasal Cuti Petahana Dinilai Cukup Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai, dasar pengajuan gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah yg diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup jelas.

Dalam gugatannya, Ahok beralasan bahwa gugatan diajukan karena Pasal 70 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah merugikan.

Pasal tersebut mewajibkan petahana cuti selama masa kampanye. Sementara itu, Ahok tak ingin mengajukan cuti ketika mencalonkan diri dalam Pilkada DKI.

Ia beralasan ingin mengawal APBD DKI 2017. Menurut Denny, alasan yg digunakan Ahok mampu dijadikan dasar pengajuan uji materi.

“Ahok sebagai pemohon legal standing-nya, kerugian konstitusional itu dapat jadi hal yg mulai terjadi. Jadi, buat mengantisipasi mampu dijadikan dasar atau alasan bagi mengajukan permohonan ini walaupun belum menjadi (gubernur),” ujar Denny, ketika dihubungi, Kamis (2/9/2016).

“Yang mulai terjadi pun mampu dijadikan dasar. Itu potensi, boleh dijadikan alasan buat ajukan gugatan,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.

Sebelumnya, Ahok menganggap kewajiban cuti kampanye untuk calon petahana sudah melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tak ada kecualinya.”

Menurut Basuki, Pasal 27 UU Pilkada yg mewajibkan petahana cuti kampanye itu sudah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti buat petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang.

Hal ini berbeda dengan masa jabatan presiden.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, presiden yg kembali mengikuti pemilu tak diharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masa jabatannya tak berkurang.

“Padahal, prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Basuki dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (31/8/2016).

Ia juga menekankan bahwa kepala daerah petahana adalah kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, ia berpandangan, telah selayaknya kepala daerah yg dipilih secara segera oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa lima tahun sejak dilantik.

“lni sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 7 yg mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun,” kata Ahok.

Kompas TV Ahok Gugat Pasal Cuti Petahana di UU Pilkada

Sumber: http://nasional.kompas.com