Nasional

Anggota DPR: Aturan Cuti Untuk Semua Petahana, Kok Yang Teriak Cuma Ahok?

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Baidowi meminta Mahkamah Konstitusi bijak dalam menetapkan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yg diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia meminta MK buat melihat kepentingan semua daerah di Indonesia. Sebab, kewajiban cuti di masa kampanye yg digugat Ahok dalam UU Pilkada berlaku bagi petahana di segala daerah, bukan cuma Ahok yg hendak mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Status Ahok adalah gubernur petahana. 

“Aturan itu kan dibuat tak buat orang per orang, tetapi berlaku buat segala petahana Indonesia. Kalau merasa dirugikan seperti itu seluruh petahana harusnya merasa rugi. Tapi ternyata tidak, yg teriak hanya Ahok. Ini ada apa?” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2016).

(Baca: Ini Alasan MK Minta Ahok Perbaiki Berkas Gugatan Terkait UU Pilkada)

Jika khawatir dengan pembahasan anggaran, menurut dia, Ahok mampu membuat kesepakatan dengan DPRD bagi mempercepat waktu pembahasannya. Hal tersebut tak dapat menjadi alasan buat Ahok bagi menolak cuti.

“Ahok itu harusnya berjiwa negarawan. Kalau petahana dibolehkan tidak cuti dalam kampanye, apa kata dunia,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Baidowi menambahkan, sejak awal aturan soal kewajiban cuti untuk petahana dirumuskan oleh Komisi II dan Pemerintah bagi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada.

Jika MK mengabulkan permohonan Ahok buat menghapus kewajiban cuti buat petahana, Baidowi khawatir banyak petahana di berbagai daerah di Indonesia yg mulai memanfaatkan kelonggaran aturan tersebut.

(Baca: Hakim MK Minta Ahok Uraikan Kerugian Konstitusionalnya)

“Kita kan untuk kesalahan itu bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Kalau kesempatannya dibuka siapa yg enggak mau melanggar,” ucap Baidowi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana masalah tuntutan Ahok terkait cuti kampanye buat petahana pada Senin (22/8/2016). Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) dan (4). Dalam sidang itu, MK meminta Ahok memperbaiki berkas gugatan. 

Salah sesuatu hal yg menjadi keberatan Ahok dalam mengajukan cuti kampanye adalah waktu cuti berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017. 

Kompas TV Dinilai Rugikan Pemerintahan, Ahok Gugat Pasal Cuti Petahana

 

Sumber: http://nasional.kompas.com