Nasional

Anggota DPR: Putusan Bebas La Nyalla Jangan Jadi Perdebatan Liar

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani menanggapi putusan bebas yg dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa masalah dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti.

Menurut dia, putusan itu seharusnya tidak menjadi perdebatan liar di publik.

Hal itu disampaikan Arsul sekaligus menanggapi komentar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, yg menyatakan lawan yg dihadapinya, La Nyalla, adalah yg memiliki pengadilan.

Anggapan itu muncul karena La Nyalla yaitu keponakan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

“Memang sidang dan putusan terhadap La Nyalla bersifat terbuka. Tetapi sebaiknya perdebatannya segera dibawa ke ranah pengadilan saja, jangan jadi perdebatan liar di publik,” kata Arsul, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Arsul menilai, putusan itu wajar, meskipun ada beberapa hakim yg menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda).

Ia mengatakan, dalam menjatuhkan putusan, hakim pasti telah mempertimbangkan aspek rasional dari segala bukti di pengadilan dan hati nuraninya.

“Jadi dilihat saja nanti prosesnya di kasasi, pastinya kan nanti di MA mulai dibahas lebih dalam dan komprehensif, dilihat saja nanti, biar berproses di pengadilan,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Sebelumnya, majelis hakim menyatakan La Nyalla Mattalitti tak bersalah dalam masalah yg menjeratnya.

Vonis bebas dibacakan Ketua Majelis Hakim Sumpeno pada sidang yg digelar, Selasa (27/12/2016) siang.

“Pertama, menyatakan La Nyalla Mattalitti tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider,” ujar Sumpeno.

“Kedua, membebaskan La Nyalla Mahmud Mattalitti dari dakwaan tersebut di atas,” kata dia.

Ketiga, lanjut Sumpeno, majelis hakim juga memerintahkan agar kejaksaan langsung membebaskan La Nyalla Mattalitti dari tahanan.

Keempat, kejaksaan juga diminta memulihkan hak terdakwa La Nyalla Mattalitti dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com