Nasional

Anggota Komisi X Sebut Data Sertifikasi Guru Antara Kemendikbud-Daerah Sering Tak Akurat

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X Dadang Rusdiana menuturkan, pihaknya mulai selalu mengevaluasi akurasi data guru yg sudah disertifikasi.

Pernyataan tersebut menanggapi rencana Sri Mulyani buat memangkas pengucuran dana transfer ke daerah.

Dari anggaran Rp 72,9 triliun tersebut, Rp 23,3 triliun yaitu dana tunjangan profesi guru segala Indonesia yg yaitu Dana Transfer Khusus (DTK) yg setelah ditelusuri ternyata over budget atau berlebih.

Dana Rp 23,3 triliun itu yg kemudian dipangkas. Sebab, dana anggaran guru yg tersertifikasi ternyata tak sebanyak itu.

“Tentunya ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yg mulai disertifikasi tahun ini,” ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (26/8/2016).

Dalam dua kunjungan Komisi X ke daerah, Dadang melanjutkan, terus terjadi perbedaan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan daerah.

Perbedaan data tersebut, kata Dadang seringkali berdampak pada pengendapan dana di kas daerah.

“Seperti pada 2015, sekitar Rp 19 triliun mengendap di kas daerah. Ini yg mulai kita evaluasi,” kata dia.

Panja Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan pun direncanakan bagi dibentuk oleh Komisi X buat menelusuri permasalahan ini agar persoalan data dan kebutuhan guru terawasi dengan baik.

“Jadi harus hati-hati pada akurasi data saja. Jangan sampai salah hingga akhirnya ikut terpotong yg telah mendapat sertifikasi,” tutur politisi Partai Hanura itu.

Dadang menambahkan, pihaknya mulai mendalami data dari Kemendikbud yg membenarkan adanya pemotongan anggaran dengan data dari daerah.

Sehingga, jangan sampai penundaan kucuran dana tersebut berdampak pada tak dibayarkannya tunjangan guru karena ada kesalahan analisa data.

“Terutama setelah ada syarat bahwa pencairan sertifikasi untuk guru honor yg mengajar di sekolah punya pemerintah disyaratkan SK Bupati,” kata Dadang.

“Maka banyak guru yg tak mampu memenuhi itu, karena rata-rata bupati tak mau membuat SK hingga tunjangannya tak mampu dicairkan. Padahal sebelumnya mampu cair karena belum ada syarat itu,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dikerjakan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran buat mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun yaitu dana yg over budget atau berlebih.

Sebab, dana anggaran guru yg tersertifikasi ternyata tak sebanyak itu. (Baca: Sri Mulyani: Anggaran Tunjangan Profesi Guru Kelebihan Rp 23,3 Triliun)

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tapi belum bersertifikat, itu tak dapat kita berikan tunjangan profesi,” ucap Sri Mulyani.

“Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) untuk mereka yg memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata dia.

Kompas TV Kemenkeu Kaji Kenaikan Cukai & Harga Rokok

Sumber: http://nasional.kompas.com