Kepri Tanjungpinang

BPJS Harapkan Penyebaran KIS Dapat Merata

Kepala Cabang BPJS Tanjungpinang Saat Memberi Penyuluhan
Kepala Cabang BPJS Tanjungpinang , Nur Indah Yuliarti Saat Memberi Penyuluhan

Tanjungpinang-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) kesehatan cabang Tanjungpinang sudah membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Sehat Indonesia dan Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Hal ini di sampaikan Kepala cabang BPJS Tanjungpinang Nur Indah Yuliarti pada saat Konfernsi pers, Rabu(3/2) pukul 10.00 Wib di ruang rapat Lantai II kantor BPJS cabang Tanjungpinang Jalan Sunaryo No.9.

Mengatakan ,untuk setiap cabang BPJS di seluruh indonesia sudah membuka posko untuk menangani apabila ada keluhan atau permintaan informasi apabila ada terkait proses ditribusi.

‘’Untuk wilayah kantor cabang Tanjungpinang kami membawahi lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Tanjungpinang, Kab.Bintan, Kab.Lingga, Kab.Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna, itu sudah ada perwakilan kami untuk posko penanganan keluhan ini,’’ungkapnya.

KIS-PBI sudah di serahkan di serahkan 100% oleh BPJS kesehatan kepihak ketiga yaitu PT Pos, JNE, dan Mitra BPJS.’’Jadi Kami tinggal menerima data tanda terima oleh pihak ketiga dan langsung data ini kami serahkan ke pusat, ‘’ujar Nur indah .

Nur Menambahkan, program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) ini perlu keterlibatan beberapa instansi pemerintah, Media cetak, elektronik, dan media online agar membantu mensosialisasikan masyarakat menengah kebawah.

Kemudian bagi masyarakat yang namanya sudah dino-aktifkan sebagai peserta KIS-PBI untuk menjadi peserta JKN –KIS non-PBI dengan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat dan membayar iuran secara rutin setiap bulannya, mengingat

kepesertaan bersifat wajib, kartu tanda Kepesertaan yang sudah di terima agar di simpan karena dapat di gunakan kembali setelah mendaftar sebagai peserta non-PBI.

‘’Saya menegaskan bagi peserta BPJS yang berhak mendapatkan KIS-PBI tidak di pungut biaya terkait dengan distribusi, apabila terdapat pungutan biaya agar dapat melaporkan ke posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS-PBI di masing-masing wilayah kerja,’’tegasnya .(Rudi Prastio)