Politik

Cara Berantas Politik Dinasti Di Pemerintahan Daerah

Politik dinasti yaitu suatu fenomena yg masih marak terjadi di Indonesia. Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK), Arif Susanto menyebut bahwa fenomena itu timbul lantaran minimnya kesadaran politik masyarakat.

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000“Kita berhadapan pada rendahnya literasi politik. Bagi saya, salah sesuatu problemnya adalah infrastruktur politik kalian itu lemah. Infrastruktur politik kami itu hampir seluruh dikuasai oleh partai politik, padahal mestinya ada perimbangan,” kata Arif dalam sebuah diskusi dengan tema ‘hati-hati: politik dinasti rawan korupsi‘ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Menurutnya, media massa dan masyarakat (civil society) memiliki peran utama yg sangat besar dalam mengatasi dampak buruk dari dinasti politik.

“Nomor sesuatu media massa, nomor beberapa civil society. Sekarang aku mengindikasikan adanya sebuah devaluasi politik, nilai atau makna utama civil society mengalami degradasi, mengalami penurunan. Digantikan oleh peran yg terlalu luas dari partai politik. Ini yg membuat publik praktis tak mendapatkan akses keterangan yg memadai di luar partai politik,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Arif, salah sesuatu solusi bagi memutus rantai dinasti politik adalah dengan memperkuat civil society. Sehingga Indonesia dapat terlepas dari pengaruh elite politik ataupun kelompok tertentu.

“Jadi tugas besar civil society sekarang adalah, nomor sesuatu melakukan konsolidasi, kedua adalah melakukan counter balik terhadap political society dan nomor tiga itu memperkuat akar didalam masyarakat itu sendiri,” kata dia.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki tugas besar dalam menghadapi persoalan dinasti politik di Tanah Air, bagi terciptanya keadilan sosial di segala lapisan masyarakat Indonesia.

“Distribusi di dalam masyarakat itu timpang, ini yg menjadikan kami menunjuk bahwa ketika ini terjadi oligarkisme. Pemerintahnya Presiden Jokowi ini milik tugas besar bagi melakukan pembangunan keadilan sosial,” pungkas Arif.Baca juga:
Politikus PDIP dukung pernyataan Ketua KPK soal politik dinasti
Penegakan hukum lemah, suburkan praktik dinasti politik di Indonesia
Hidupkan lagi dinasti Atut, Golkar ajukan Andika jadi calon Gubernur
Bima Arya: Asal adil, politik dinasti bukan masalah
Pertarungan keluarga Atut di Pilgub Banten
Istri Aher maju Pilgub Jabar, panggilan hati atau politik dinasti ?
Sindir bupati sebelumnya, Suharsono tidak mulai bikin dinasti di Bantul

Sumber: http://www.merdeka.com