Nasional

Diskriminasi Dan Intoleransi Masih Jadi PR Jokowi-Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Diskriminasi dan intoleransi dalam beragama disebut masih kerap terjadi selama beberapa tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, intoleransi, konflik, dan kekerasan atas nama agama masih belum mampu diatasi pemerintah ketika ini.

Berdasarkan catatan Setara Institute, dalam beberapa tahun kepemimpinan Jokowi-Kalla terjadi 197 peristiwa dengan 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama pada 2015.

Sedangkan, 91 peristiwa dengan 113 pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi sejak Januari hingga September 2016.

“Janji bagi menjamin hak berkeyakinan tak terjadi. Kasus-kasus yg menjadi indikator keseriusan pemerintah, seperti Ahmadiyah di Transito dan Syiah Sampang di Sidoarjo tak ada yg ditangani,” ujar Ismail di Kantor Setara Institute, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Selain itu, Ismail juga menyebut produk hukum diskriminatif masih terdapat di berbagai daerah.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan pada Agustus 2016, masih terdapat 421 kebijakan diskriminatif yg terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara, Setara Institute mencatat ada 73 kebijakan intoleran yg ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Kemendagri memang membatalkan 3.134 peraturan daerah, tapi semua peraturan daerah ini adalah peraturan yg berhubungan dengan investasi dan ekonomi,” ucap Ismail.

“Tidak ada sesuatu pun peraturan yg muatannya diskriminatif dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi,” tuturnya.

(Baca juga: Direktur Setara Instute: Pemerintahan Jokowi-JK Batasi Kebebasan Berekspresi)

Menurut Ismail, persoalan tersebut menjadi tugas pemerintah buat langsung diselesaikan.

Pasalnya, pemerintah Jokowi-Kalla pernah berjanji buat menjamin perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Jadi ini pekerjaan rumah pemerintah yg aku kira belum terpenuhi. Belum ada tindakan konkret yg dikerjakan pemerintah,” ujar Ismail.

(Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan, Jokowi-JK Dinilai Belum Serius Tegakkan HAM)

Kompas TV Jokowi Bentuk Satgas Sapu Bersih Pungli

Sumber: http://nasional.kompas.com