Nasional

DPR Tunda Pengesahan Perppu Kebiri Jadi UU

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sedianya disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna, Selasa (23/8/2016).

Dalam pembahasan di persidangan, belum segala fraksi menyetujui Perppu tersebut dijadikan UU atas sejumlah alasan.

“Kesepakatan lobi pimpinan fraksi dan pimpinan sidang, kita beri kesempatan pemerintah buat melengkapi hasil pembahasan tingkat sesuatu dari pimpinan pansus dan kalian mulai agendakan kembali pada persidangan yg mulai datang,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Ia meyakini tidak ada fraksi yg tidak menyetujui seandainya Perppu tersebut disahkan menjadi UU. Hanya, perlu kehati-hatian agar UU tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh segala masyarakat.

Mekanisme voting, menurut Taufik, juga dianggap tidak elok karena mulai mengesankan ada pertentangan. Padahal, pertentangan yg ada hanyalah berkaitan dengan kurang lengkapnya rincian dalam pasal-pasal yg ada.

“Kalau setuju ya setuju. Tolak ya tolak. Jangan sampai ini jadi seolah ada pertentangan,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Pembahasan sempat terjadi cukup alot, Taufik sebagai pimpinan sidang memanggil perwakilan fraksi buat melakukan lobi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi menentukan keputusan.

Hasil kesepakatan, Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Perppu tersebut menjadi UU.

Catatan

Salah sesuatu fraksi yg masih tak menyetujui Perppu tersebut adalah Fraksi Gerindra. Sejumlah catatan diberikan meskipun Gerindra sebetulnya juga menyetujui bahwa hukuman terhadap kekerasan seksual harus dijatuhi maksimal.

“Ada dua catatan dan dapat menjadi kekurangan yg cukup fatal kalau tak diperbaiki,” ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Salah sesuatu catatan tersebut adalah berkaitan dengan implementasi hukuman tambahan buat pelaku kekerasan seksual dan anggarannya.

Pihaknya mengkhawatirkan regulasi yg ditujukan buat mencari solusi tersebut justru salah sasaran.

“Hukuman kebiri kimiawi diberikan setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokok. Setelah keluar lapas. Pertanyaannya, apakah pelaku mulai berkeliaran di masyarakat selama menjalani hukuman atau di tempat rehabilitasi? Kalau di tempat rehabilitasi, berapa biaya yg harus dikeluarkan?” tanya Rahayu.

“Kalau ada satgas khusus yg tugasnya memaksa dosis (suntikan kebiri kimiawi) yg harus diberikan, berapa biayanya? Bagaimana pula pemerintah menjamin chip yg ditanamkan tak dikeluarkan paksa oleh pelaku atau oleh tenaga medis yg dipaksa oleh pelaku?” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Ammy Amalia Fatma Surya menginginkan tak ada prosedur yg dilanggar dalam proses pengesahan UU tersebut.

Dimana Perppu yg ditandatangani Presiden Joko Widodo pada akhir Mei 2016, seharusnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sidang sekarang, bukan pada masa sidang lalu.

“Untuk menghindari miss-procedure, aku mengusulkan bagi pengambilan keputusan terhadap Perppu ini lebih baik ditunda,” kata Ammy.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Juli dahulu sepakat bagi membawa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ke tingkat kedua atau meeting paripurna.

Tujuh fraksi menyetujui buat menjadikan Perppu No 1/2016 sebagai UU, sementara tiga fraksi belum menyatakan sikap. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Kompas TV Perppu Kebiri Belum Bikin Takut?

Sumber: http://nasional.kompas.com