Nasional

Duterte Diharapkan Tak Tularkan Kebijakan Pembunuhan Di Luar Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat sipil buat Penghapusan Hukuman Mati di ASEAN (CAPDA) berharap kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Indonesia tak menjadi momen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat membahas penerapan aturan tindakan pembunuhan di luar peradilan atau extra judical killing yg telah berlaku di Filipina.

Di Filipina ribuan orang tewas setelah kebijakan pembunuhan terhadap orang yg diduga pengedar narkotika diberlakukan.

Program manager ASEAN human rights working group (HRWG), Daniel Awigra mengkhawatirkan Duterte dan Jokowi membahas kemungkinan kebijakan itu diterapkan di Indonesia.

Kekhawatiran itu didasarkan pada adanya kesamaan antara Indonesia dan Filipina, yakni kedua negara ini sama-sama menerapkan vonis mati bagi pidana perkara narkotika.

“Indonesia dan Filipina milik banyak kesamaan,” ujar Daniel dalam sebuah diskusi di Plaza Indonesia, Jumat (9/9/2016).

“Salah satunya ini (vonis hukuman mati). Perlu diingat 29 Juli dulu Presiden baru saja lakukan eksekusi terhadap empat terpidana narkotik,” tambah dia.

Daniel berharap, rapat antara Jokowi dan Duterte tak berdampak diberlakukannya peraturan baru yg semakin menyudutkan hak hidup para terpidana masalah narkotika.

Karena, lanjut dia, semestinya kedua negara dapat saling bertukar pikiran bagi menyelesaikan persoalan narkotika tanpa harus menerapkan hukuman mati.

(Baca: Jokowi Merasa Punya Kesamaan dengan Duterte, Apa Saja?)

“Tentu saja kemungkinan manapun bisa, entah Indonesia yg mulai ikut-ikutan atau justru keduanya mulai sadar mengenai hak hidup mereka (terpidana), yg jelas harusnya ini (hukuman mati) tak diterapkan di negara manapun,” kata dia.

Daniel menambahkan, extra judicial killings tak tepat bagi diterapkan di negara manapun.

“Esensi dari kebijakan ini adalah penghilangan nyawa manusia yg yaitu hak dasar dari hak asasi manusia. Seharusnya dilindungi dengan patuh oleh sebuah negara,” kata dia.

Pekan lalu, jumlah keseluruhan orang yg tewas sejak 1 Juli sudah mencapai 2.400 orang dengan sekitar 900 orang di antaranya tewas dalam operasi kepolisian.

Sisanya adalah ‘kematian ketika pemeriksaan’, kalimat dari pegiat hak asasi manusia buat menggambarkan pembunuhan di luar hukum.

Lembaga penyelidik internal kepolisian Filipina (IAS) dan Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) tak dapat lagi menangani segala peristiwa pembunuhan tersebut.

Mereka cuma menyelidiki sebagian kecil di antaranya bagi menemukan adanya pelanggaran hukum oleh polisi. Selain itu, saksi pembunuhan juga takut bagi bersuara.

Kompas TV Inilah Terpidana Mati yg Belum Dieksekusi

 

Sumber: http://nasional.kompas.com