Nasional

Fadli Zon: Jangan Kontrak Politik Tidak Menggusur, Tetapi Kemudian Menggusur, Itu Kebohongan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menilai, kontrak politik dapat dijadikan tolak ukur integritas seorang pemimpin.

Menurut dia, wajar seandainya calon kepala daerah membuat kontrak politik dengan warga di daerah yg mulai dipimpinnya.

Kontrak politik itu mampu memuat janji calon kepala daerah buat memenuhi keinginan masyarakat.

“Saya kira itu ukuran integritas seseorang menepati janjinya atau tidak. Kontrak politik wajar-wajar saja,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Fadli menambahkan, yg menjadi persoalan adalah seandainya kontrak politik tidak dipenuhi sehingga mampu dianggap kebohongan.

“Kontrak politik enggak ada masalah. Tinggal masalahnya dipenuhi enggak janjinya itu. Jangan kontrak politik enggak menggusur, tetapi kemudian menggusur. Kalau itu mestinya mampu digugat sebagai kebohongan,” tuturnya.

Pada Pilkada DKI Jakarta, bakal calon yg diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Baswedan menyatakan, kontrak politik berarti bersedia membawa aspirasi masyarakat.

Anies sebelumnya pernah membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara dua waktu lalu.

Bagi dia, kontrak politik yaitu pernyataan bersiap memperjuangkan aspirasi warga. Hal itu dianggapnya lebih baik daripada cuma dalam bentuk janji-janji.

Namun, bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Agus Harimutri Yudhoyono milik pendapat lain. 

Agus menegaskan tidak mau terjebak dalam kontrak politik dengan warga tertentu.

Baginya, kontrak politik harus dikerjakan dengan segala warga Jakarta, atau bukan dengan sebagian warga.

Selain itu, Agus menilai, kontrak politik sedianya baru dikerjakan pelantikan sebagai gubernur.

Sumber: http://nasional.kompas.com