Nasional

Fahri Hamzah Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah Sudah Tak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai usulan pemerintah memasukan pasal penghinaan pemerintah ke RUU KUHP, bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Menurut Fahri, dalam sebuah negara demokrasi, tidak ada lagi sakralisasi terhadap negara.

Di era demokrasi justru yg lebih utama adalah memberi perlindungan kepada rakyat.

“Kalau meminjam istilah ahli konstitusi, di negara demokrasi itu kekuasaan negara dirampas sebagian dan diberikan kepada rakyat, di dalamnya ada tambahan dengan penguatan lembaga perwakilan rakyat,” ujar Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

(Baca: “Kalau Enggak Mau Dikritik, Jangan Jadi Pejabat”)

Hal itu, kata Fahri, juga diperkuat dalam amandemen UUD 1945 yg keempat. Dalam amandemen tersebut justru yg banyak dimunculkan ialah pasal-pasal yg memperkuat hak rakyat.

Ia menambahkan, sebuah pemerintahan dalam negara demokrasi semestinya membangun wibawa dengan kinerja yg apik, bukan dengan mensakralkan diri.

“Kalau hanya enak tidur, enak makan, ya sudah, reputasinya di mata rakyat ya jadinya begitu,” kata Fahri.

Apalagi, kata Fahri, diberlakukannya pasal penghinaan pemerintah sama saja mengembalikan Indonesia ke rezim otoriter karena rakyat dibatasi bagi mengkritik pemerintah.

Menurut dia, hal itu jelas bertolak belakang dengan spirit reformasi. Ia melanjutkan, keadaan Indonesia ketika ini yg memperbolehkan seseorang bebas berpendapat harus tetap dijaga.

“Masak mau seperti dulu. Kita ngomong dicatet, dilaporin ke babinsa (bintara pembina desa), selalu hilang. Kalau aku sih berkelahi deh buat itu,” tutur Fahri.

Pada meeting Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUHP, pemerintah mengusulkan agar pasal penghinaan pemerintah masuk dalam kategori tindak pidana.

(Baca: Pasal Penghinaan Pemerintah Masuk dalam Draf RUU KUHP)

Pasal tersebut bertujuan melindungi pemerintah yg dibentuk secara sah dan dijamin oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

“Perorangan saja dilindungi undang-undang, kok pemerintah yg dibentuk secara sah tak dilindungi undang-undang,” kata Ketua Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Sumber: http://nasional.kompas.com