DPRD Provinsi – Rapat Paripurna Penyerahan KUA-PPAS 2015

info Tanjungpinang – Rapat Paripurna dengan agenda Kebijakan Umum Anggaran dan Perencanaan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015, menyepakati APBD tahun 2015 Kepri sebesar Rp3,585 triliun di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (19/11).

Gubernur menyerahkan PPAS APBD 2015
Gubernur menyerahkan PPAS APBD 2015

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota KUA-PPAS 2014 oleh Gubernur Kepri, Muhammad Sani dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Dalam kesepakatan tersebut, pengurangan jumlah APBD 2015 ditetapkan sebesar Rp247 miliar. Hal itu disebabkan karena adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan untuk tahun 2015 ada pengurangan sebesar Rp247 miliar. Namun demikian, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri meingkat sebesar Rp193 miliar. “Dengan adanya penurunan itu, kita harapkan pemerintah daerah harus menggali potensi yang ada dan mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Karena PAD kita meningkat, maka perlu ditingkatkan lagi untuk tahun depan,” harap Jumaga.

Selain itu, Jumaga juga meinta kepada Gubernur Kepri, H Muhammad Sani untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 12 Tahun 2013. Pergub tersebut mengatur tentang pajak kendaraan bermotor di atas air dan alat berat untuk dapat ditingkatkan. “Dengan catatan, komisi dan dinas terkait bersama-sama mengkaji untuk kenaikan tersebut. Saya kira dengan pemungutan itu, PAD kita bisa naik. Tahun ini APBD Kepri mengalami pengurangan DAU dan BDH sebesar Rp247 miliar. Tetapi PAD kita justru naik Rp193 miliar. Dengan begitu APBD kita menjadi Rp3,585 triliun,” pungkasnya.

Di tempat yang sama usai Rapat Paripurna, Gubernur Kepri, H Muhammad Sani menyampaikan bahwa pengurangan ABPD 2015 tersebut terjadi karena pengurangan DBH dan DAU yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan ini pun berlaku untuk seluruh provinsi se-Indonesia, tidak hanya berlaku di Kepri saja. “Pengurangan ini bukan untuk Kepri saja, tapi seluruh provinsi di Indonesia dapat pengurangan DBH. Seluruh kementarian pun melakukan penyesuaian. Dengan maksud untuk melakukan hal-hal terkait pembangunan yang diprogramkan  Presdien yang baru,” papar Sani.

Namun demikian, lanjut Sani, diharapkannya pada tahun depan tidak terjadi hal yang sama. Dengan adanya pengurangan DAU dan DBH ini, Pemprov Kepri dituntut untuk menyesuaikan prioritas program kerja sesuai dengan kerangka pembangunan Presiden baru.

“Pembangunan tetap dilakukan. Namun, ada program-program kerja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu pada 2015 mendatang, yakni pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemberantasan masalah kemiskinan dan pembangunan wilayah perbatasan. Saya sudah mengintruksikan dinas-dinas terkait untuk memprioritaskan program kerja ini,” ujar Sani.