Nasional

Ganjar: Presiden Bilang Pungli Rp 10.000 Saja Diurus, Itu “Nyindir” Kita

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa pihaknya bersiap bekerja sama dengan pemerintah pusat bagi memberantas pungutan liar.

Ia mengaku tersindir dengan pernyataan Presiden yg menyampaikan mulai mengurus pungli, bahkan yg cuma Rp 10.000.

Padahal, lanjut Ganjar, urusan pungli terutama yg terjadi di daerah dengan jumlah yg kecil yaitu urusan setiap kepala daerah masing-masing.

“Presiden ngomong Rp 10.000 pun aku urus, itu nyindir kalian (kepala daerah),” kata Ganjar seusai mengikuti meeting koordinasi antara para gubernur dan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Ganjar mengatakan, pencegahan dan pemberantasan pungli di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ketika ini telah sangat baik.

Kalaupun masih ada pungli, setiap anggota masyarakat yg melihat atau mengetahui mampu melapor ke akun Twitter-nya, @ganjarpranowo.

“Pegawai Pemprov Jateng pungli, kalian beresi detik itu,” kata dia.

(Baca: Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk)

Namun, ia tak mampu menjamin apakah hal yg sama diterapkan di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah.

Untuk itu, dia mengaku mulai langsung berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah buat melaporkan hasil pertemuan koordinasi dengan Presiden.

Ini sesuai instruksi Jokowi terkait persoalan adanya pungli dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan izin mendirikan bangunan, yg pengurusannya ada di tingkat kabupaten/kota.

“Kita (kepala daerah) harus tahu diri. Kalau itu jangan Presiden-lah. Kita urus sendiri,” kata Ganjar.

Jokowi sebelumnya berkali-kali menyampaikan bahwa ia mulai mengurus segera pungli yg terjadi di berbagai sektor, bahkan yg cuma Rp 10.000.

Dalam sambutannya pada pertemuan koordinasi siang ini, Jokowi mengajak para gubernur bagi turut berkontribusi memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Jokowi mengaku menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.

Berdasarkan keterangan itu, nilai pungli tak besar, cuma berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000, hingga Rp 1.000.000.

(Baca: Jokowi: Pungli Rp 10.000 Pun Saya Urus, yg Triliunan Biar KPK)

“Bukan persoalan urusan Rp 10.000, ya. Tapi pungli ini telah membuat masyarakat kami susah dalam mengurus sesuatu,” ujar Jokowi.

Sumber: http://nasional.kompas.com