Politik

Golkar Minta PDIP Tak Buru-buru Mau Revisi UU MD3

Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempermasalahkan keinginan Fraksi PDIP yg ingin tidak mengurangi kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Meski begitu, dia meminta agar revisi UU MD3 tidak buru-buru dilakukan. Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat mulai kembali memasuki masa reses pada 16 Desember mendatang.

“Oh sebelum masa reses nggak bisa. Kan nggak ada gunanya juga mengangkat pimpinan waktu reses,” kata Plt Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/12).

Secara prinsip, Kahar tidak mempermasalahkan keinginan PDIP buat mendapatkan posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat lewat revisi UU MD3. Sepanjang hal itu melalui proses yg benar.

“Prosesnya disiapkan di Baleg lah. Kan di Baleg ada orang PDIP. Lah kan PDIP yg milik keinginan. Masa kami (yang siapkan draft),” katanya.

Fraksi Partai Golkar tetap menunggu revisi UU MD3 ini dibahas dan disetujui Badan Legislasi bagi dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

“Kalau telah ada persetujuan di Baleg dan Bamus (Badan Musyawarah), ya lihat saja nanti. Kan dibuat draftnya, pasalnya pasal berapa (yang mau direvisi), masuk Bamus. Kalau hanya sesuatu pasal, sehari mampu selesai rapatnya,” katanya.Baca juga:
Politisi PDIP tuding ada Ormas yg sudah disusupi ISIS
NasDem setuju usulan PDIP revisi UU MD3, yang berasal ini syaratnya
Hanura ngaku belum dilobi PDIP terkait revisi UU MD3
Disebut tidak pantas pimpin DPR, PDIP banggakan kadernya sesuatu per satu
PDIP klaim tidak ada kader tertarik ajukan diri jadi pimpinan DPR
KMP, PDIP dan perebutan kursi pimpinan DPR
PDIP percaya seluruh partai di Dewan Perwakilan Rakyat setuju UU MD3 direvisi

Sumber: http://www.merdeka.com