Nasional

Gugatannya Dikabulkan MK, Ini Kata Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto bersyukur beberapa gugatannya di Mahkamah Konstitusi terkait perkara meminta saham PT Freeport Indonesia dikabulkan majelis hakim.

Setya Novanto menggugat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Selain itu, Novanto juga menggugat Pasal 26A yg mengatur ketentuan alat bukti yg sah mengenai pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bekas Bendahara Umum Partai Golkar itu juga mengugat Pasal 15 UU Tipikor yg diajukan Novanto. (Baca: MK Kabulkan Gugatan Setya Novanto Terkait Tafsir “Pemufakatan Jahat”)

“Saya mengucapkan Syukur Alhamdulillah, gugatan tersebut dikabulkan oleh MK dan keputusan MK tersebut bersifat mengikat atau final and binding,” kata Novanto dalam informasi tertulisnya, Rabu (7/9/2016).

Dalam putusannya, MK menyatakan keterangan elektronik sebagaimana diatur UU ITE dan UU Tipikor tak mempunyai kekuatan hukum yg mengikat.

Menurut MK tak segala pihak bisa melakukan penyadapan. Adapun penyadapan boleh dikerjakan seandainya ada perintah dari penegak hukum.

“Sehingga dalam masalah aku penyadapan itu bukan barang bukti yg sah, karena direkam tanpa sepengetahuan aku apalagi penegak hukum,” ucap Novanto.

Meski mengajukan gugatan ke MK, Novanto mengaku telah ikhlas menerima perkara yg membuatnya dipaksa lengser dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

(Baca: MK Terima Sebagian Gugatan UU ITE yg Diajukan Setya Novanto)

Novanto yg kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengaku mulai fokus bagi membangun partai dan menolong pemerintahan Jokowi.

“Ke depan biarlah hal ini cukup terjadi pada saya,” ucap Novanto yg kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Pada akhir 2015 lalu, Novanto tersangkut persoalan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport.

Hal itu terungkap dalam rekaman percakapan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport saat itu, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan rekaman yg diambil oleh Maroef itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ia menilai, dalam rekaman itu, ada upaya dari Novanto dan Riza meminta saham PT Freeport kepada Maroef dengan mencatut nama Jokowi-JK.

Novanto pun divonis dan mengundurkan diri dari Ketua DPR. Rekaman itu kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung bagi kepentingan penyelidikan dugaan adanya permufakatan jahat.

Namun, pengusutan perkara tersebut tak berjalan dengan alasan penyidik Kejaksaan tak dapat meminta informasi Riza.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com