Nasional

Hasyim Muzadi Menilai Pemerintah Ragu-ragu Selesaikan Kasus Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menilai pemerintah ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah dugaan penistaan agama yg melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hal tersebut kelihatan dari adanya pelebaran prosedur penanganan perkara tersebut.

Menurut Hasyim, masalah Ahok seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana tanpa menimbulkan polemik yg berkepanjangan.  

“Mestinya sih sederhana tetapi menjadi ruwet karena ada inproporsionalisasi pada eselon-eselon kekuasaan negara,” ujar Hasyim usai acara silahturahmi Menteri Pertahanan dengan sejumlah ulama dan tokoh agama di aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Ulama NU yg kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menuturkan, dalam perkara Ahok, seharusnya tak perlu sampai seorang presiden memberikan pernyataan.

Kepolisian cukup menjalankan laporan yg masuk sesuai dengan prosedur hukum tanpa perlu meminta pendapat siapa pun, termasuk Presiden.

Apalagi, kata Hasyim, dua ulama telah diminta pendapatnya terkait perkara Ahok. (Baca juga: Hasyim Muzadi Minta Semua Pihak Bertindak Proporsional dalam Kasus Ahok)

Informasi yg didapat juga dianggap sudah komplit. Pihak kepolisian pun diminta langsung menyelesaikan proses penyelidikan bagi meredakan polemik.

“Dalam tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) kepolisian itu kan ada sendiri. Sehingga tak perlu bekerja ekstra tupoksi begitu,” kata Hasyim.

“Jadi biasa saja. Seperti dahulu menangani perkara Arswendo Atmowiloto dan Lia Eden. Saya enggak tahu ada apa, tetapi kenapa ragu-ragu,” ucapnya.

Kompas TV Kapolri: Presiden Minta Gelar Perkara “Live” & Terbuka

Sumber: http://nasional.kompas.com