Politik

Ini Kata Ketua MK Soal Gugatan Cuti Petahana Ahok Belum Juga Diputus

Mahkamah Konstitusi (MK) belum menetapkan uji materi pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yg mengatur ketentuan cuti untuk petahana. Uji materi ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yg juga maju pada Pilgub DKI 2017.

Dapatkan diskon Rp 300,000 bagi tiket libur Natal & Tahun baru-muKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan, selama MK belum menetapkan uji materi tersebut, pemohon wajib menaati UU yg berlaku selama ini. Artinya, Ahok harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“UU (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) masih dijudicial review, belum diputuskan sehingga UU itu masih berlaku. Kalau telah diputuskan maka kepastian hukum di situ dan mulai sifatnya ke depan,” kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/12).

Arief mengaku tidak dapat membeberkan alasan belum menetapkan pengujian materi UU tersebut. Menurut dia, alasan itu bagian dari rahasia di tingkat hakim MK.

“Perkara itu tak mampu aku ceritakan dan masih dalam proses pembahasan. Akan kami selesaikan,” tegas dia.

Ditanya apakah hakim MK sengaja mengulur-ngulur waktu dalam pengujian materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Arief membantah. Menurut dia, pengujian setiap UU tak dibatasi waktu.

“Pengujian UU tak ada batasan waktu. Semua masalah diharapkan mendengar (suara) seluruh pihak. Kita tak dapat membatasi. Ada sesuatu persidangannya dapat makan waktu setengah tahun karena ada informasi saksi ahli. Kita jangan dibatas-batasi buat langsung memutus dan sebagainya,” kata dia.Baca juga:
Ahok heran MK masih belum putuskan soal gugatan aturan cuti petahana
Gugatan Ahok soal aturan cuti masih dalam pembahasan pertemuan hakim MK
Ahok: Keputusan Mahkamah Konstitusi lama sekali
Ahok: MK harus putuskan sekarang, karena mulai terjadi cacat APBD
Setengah hati Ahok cuti kampanye
Ini yg mengganjal Ahok seandainya harus cuti jadi Gubernur DKI
Ahok ajukan cuti 20 Oktober hingga 12 Februari

Sumber: http://www.merdeka.com

Politik

Ini Kata Ketua MK Soal Gugatan Cuti Petahana Ahok Belum Juga Diputus

Mahkamah Konstitusi (MK) belum menetapkan uji materi pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yg mengatur ketentuan cuti untuk petahana. Uji materi ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yg juga maju pada Pilgub DKI 2017.

Dapatkan diskon Rp 300,000 bagi tiket libur Natal & Tahun baru-muKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan, selama MK belum menetapkan uji materi tersebut, pemohon wajib menaati UU yg berlaku selama ini. Artinya, Ahok harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“UU (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) masih dijudicial review, belum diputuskan sehingga UU itu masih berlaku. Kalau telah diputuskan maka kepastian hukum di situ dan mulai sifatnya ke depan,” kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/12).

Arief mengaku tidak dapat membeberkan alasan belum menetapkan pengujian materi UU tersebut. Menurut dia, alasan itu bagian dari rahasia di tingkat hakim MK.

“Perkara itu tak mampu aku ceritakan dan masih dalam proses pembahasan. Akan kami selesaikan,” tegas dia.

Ditanya apakah hakim MK sengaja mengulur-ngulur waktu dalam pengujian materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Arief membantah. Menurut dia, pengujian setiap UU tak dibatasi waktu.

“Pengujian UU tak ada batasan waktu. Semua masalah diharapkan mendengar (suara) seluruh pihak. Kita tak dapat membatasi. Ada sesuatu persidangannya dapat makan waktu setengah tahun karena ada informasi saksi ahli. Kita jangan dibatas-batasi buat langsung memutus dan sebagainya,” kata dia.Baca juga:
Ahok heran MK masih belum putuskan soal gugatan aturan cuti petahana
Gugatan Ahok soal aturan cuti masih dalam pembahasan pertemuan hakim MK
Ahok: Keputusan Mahkamah Konstitusi lama sekali
Ahok: MK harus putuskan sekarang, karena mulai terjadi cacat APBD
Setengah hati Ahok cuti kampanye
Ini yg mengganjal Ahok seandainya harus cuti jadi Gubernur DKI
Ahok ajukan cuti 20 Oktober hingga 12 Februari

Sumber: http://www.merdeka.com