Nasional

Jika TNI Punya Hak Politik, Indonesia Kembali Ke Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Viada Hafid mengatakan, Indonesia mulai kembali ke masa dulu seandainya memberikan hak politik pada TNI.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yg berharap TNI kembali mendapatkan hak berpolitik karena “keseleo” lidah.

Meutya menyebutkan, TNI tidak diberikan hak politik agar profesional dan fokus pada tugas utamanya melindungi NKRI, negara, dan rakyat.

“Ya berarti kalian kembali ke masa lalu. Karena memang TNI (dulu) boleh berpolitik,” kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Ia khawatir, mulai terjadi penyalahgunaan kekuasaan seandainya TNI mendapatkan hak berpolitik dan  terlibat dalam politik praktis. 

(Baca: Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik)

“Pilihan telah dibuat, kalian telah maju dan memilih meninggalkan dwi fungsi ABRI. Memberikan TNI sesuatu fokus tugas. Saya tak paham kalau ada yg ingin mengembalikan ini ke era yg lama,” sambung dia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ketika ini TNI seperti warga negara asing.

Sebab, TNI tak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu ketika nanti TNI milik hak berpolitik. Namun, ia juga menegaskan, harapannya itu tak bagi diwujudkan dalam waktu dekat.

“Dikatakan harapan boleh, tetapi yg jelas sekarang aku sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yg mulai datang,” ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Gatot menjelaskan, hak berpolitik untuk TNI dipengaruhi situasi politik yg tengah berkembang.

Di sisi lain, TNI yaitu salah sesuatu lembaga yg memiliki akses ke persenjataan.

Maka, butuh kedewasaan buat mengkombinasikan beberapa hal tersebut.

Kompas TV Tertarikkah Panglima TNI bagi Berpolitik?- Satu Meja

Sumber: http://nasional.kompas.com

Nasional

Jika TNI Punya Hak Politik, Indonesia Kembali Ke Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Viada Hafid mengatakan, Indonesia mulai kembali ke masa dulu seandainya memberikan hak politik pada TNI.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yg berharap TNI kembali mendapatkan hak berpolitik karena “keseleo” lidah.

Meutya menyebutkan, TNI tidak diberikan hak politik agar profesional dan fokus pada tugas utamanya melindungi NKRI, negara, dan rakyat.

“Ya berarti kalian kembali ke masa lalu. Karena memang TNI (dulu) boleh berpolitik,” kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Ia khawatir, mulai terjadi penyalahgunaan kekuasaan seandainya TNI mendapatkan hak berpolitik dan  terlibat dalam politik praktis. 

(Baca: Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik)

“Pilihan telah dibuat, kalian telah maju dan memilih meninggalkan dwi fungsi ABRI. Memberikan TNI sesuatu fokus tugas. Saya tak paham kalau ada yg ingin mengembalikan ini ke era yg lama,” sambung dia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ketika ini TNI seperti warga negara asing.

Sebab, TNI tak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu ketika nanti TNI milik hak berpolitik. Namun, ia juga menegaskan, harapannya itu tak bagi diwujudkan dalam waktu dekat.

“Dikatakan harapan boleh, tetapi yg jelas sekarang aku sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yg mulai datang,” ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Gatot menjelaskan, hak berpolitik untuk TNI dipengaruhi situasi politik yg tengah berkembang.

Di sisi lain, TNI yaitu salah sesuatu lembaga yg memiliki akses ke persenjataan.

Maka, butuh kedewasaan buat mengkombinasikan beberapa hal tersebut.

Kompas TV Tertarikkah Panglima TNI bagi Berpolitik?- Satu Meja

Sumber: http://nasional.kompas.com