Nasional

Jokowi Tak Di Istana, Negosiasi Pemerintah Dan Demonstran Alot

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertemuan antara perwakilan demonstran di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan pemerintah hingga Jumat (4/11/2016) sore, belum terlaksana. Negosiasi di antara kedua pihak masih alot.

Pantauan Kompas.com, sekitar pukul 15.30 WIB, sejumlah perwakilan demonstran masuk ke Istana melalui pintu Istana Merdeka.

Mereka disambut Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

(baca: Jokowi “Blusukan” ke Bandara Soekarno-Hatta)

Perwakilan resmi demonstran mengatakan keinginan bagi bertemu segera dengan Presiden Joko Widodo bagi mengatakan tuntutan.

Namun, Wiranto menyampaikan bahwa Presiden sedang blusukan ke proyek infrastruktur sehingga tak mampu menemui perwakilan demonstran.

Wiranto juga menyampaikan bahwa dirinyalah yg ditunjuk Presiden buat menemui demonstran.

(baca: Jokowi Tugaskan Pratikno dan Wiranto Terima Perwakilan Pendemo)

Perwakilan demonstran kembali ke massa aksi buat mengatakan keadaan itu.

Sekitar pukul 16.15 WIB, perwakilan demonstran kembali menemui Wiranto dan mengatakan bahwa massa tetap ingin bertemu Presiden Jokowi.

“Jadi masih tinggi negosiasinya,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Istana.

Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ketika ini dikabarkan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla bagi mengatakan keadaan di lapangan. Belum diketahui apa keputusan selanjutnya.

Sementara itu, salah sesuatu utusan resmi demonstran Bachtiar Nasir mengatakan, ia mulai mencoba bertanya lagi kepada massa apakah tak persoalan seandainya meeting dengan pemerintah cuma diwakili Menko Polhukam saja.

“Saya tak sembunyi-sembunyi ya dalam bertanya. Semua mendengar tadi, tak mau seandainya tak bertemu Presiden. Jadi kalau seperti sekarang kondisinya aku mesti tanya lagi,” ujar dia.

Nasir menyayangkan Presiden yg tak mau menemui perwakilan demonstran. Dia percaya rencana unjuk rasa dalam menuntut proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas masalah dugaan penodaan agama itu telah diketahui Presiden sejak lama.

“Kami percaya Presiden tahu (ada unjuk rasa). Tidak mungkin Presiden tak tahu,” ujar Nasir.

Sumber: http://nasional.kompas.com