Politik

Kabar Reshuffle Jilid IV, Gerindra Tegaskan Tetap Di Luar Istana

Isu perombakan kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali berhembus jelang tutup tahun 2016. Beredar rumor, Partai Gerindra bakal merapat ke pemerintah usai sejumlah meeting antara Jokowi dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Dapatkan diskon Rp 300,000 buat tiket libur Natal & Tahun baru-muWaketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, partainya tak tertarik bagi masuk ke pemerintahan. Arief menilai, kinerja pemerintah tak efisien baik dari segi organisasi hingga pelaksanaan.

“Yang pasti Gerindra enggak ada pikiran bagi masuk ke kabinet. Lalu apa dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan dapat membantu kondisi pemerintahan yg telah karut marut cara bekerjanya, seperti pemerintahan yg tak efisien dan sangat gemuk dari sisi keorganisasian,” kata Arief kepada merdeka.com, Rabu (28/12).

Menurutnya, tujuan awal Gerindra didirikan adalah bagi mengantarkan Prabowo menjadi presiden, bukan bergabung masuk Istana yg bukan dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus itu.

“Dari awal Gerindra berdiri, kita para kader Gerindra milik tujuannya hanya sesuatu merupakan Prabowo Subianto jadi Presiden bukan masuk Pemerintahan dengan Presiden bukan Prabowo Subianto. Kalau maukan sejak SBY – Boediono Gerindra masuk Pemerintahan SBY- Boediono kalau hanya politisi hanya mau cari makan dan proyek-proyek,” tegasnya.

Arief memprediksi, apabila partainya masuk ke pemerintahan maka mulai membuat elektabilitas Gerindra dan Prabowo sebagai calon presiden merosot di Pemilu Serentak 2019 mendatang.

“Kalaupun sampai 2019 maka yg jadi perhitungan Gerindra adalah dampak negatif bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo – JK yg pasti mulai menurunkan elektabilitas Gerindra dan Pak Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra pada pilpres 2019,” klaimnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Arief menganggap di tahun pemerintahan Jokowi-JK sejumlah persoalan ekonomi dan politik menjadi sorotan. Misalnya, Indonesia dinilai belum berdaulat dari aspek ekonomi. Sebab, perjanjian investasi Indonesia-China dinilai merugikan lantaran buruh China dibiarkan masuk dengan bebas ke Tanah Air.

“Misalnya Pemerintahan telah tak berdaulat secara ekonomi dengan memenuhi syarat dari investor asing misalnya investor China yg berinvestasi di Indonesia yg memberi syarat dengan memperkerjakan warga negara nya puluhan ribu jumlahnya tanpa disegala jenis macam pekerjaan hingga tukang batu dan tukang angkut,” jelas dia.

Kondisi tersebut kontras dengan tingkat ekspor komoditas Indonesia yg kian menurun. Bahkan, terjadi deindutrialisasi dan tingginya impor pangan di Indonesia.

“Nah kondisi dalam negeri sendiri ekspor komoditas makin menurun. Cepatnya terjadi deindutrialisasi, tingginya import pangan dan belum ada kejelasan terkait pembangunan proyek infrastruktur dengan nilai Rp 5000 trilyun karena memang enggak ada dananya,” pungkasnya.Baca juga:
PKB akui dalam waktu dekat mulai ada reshuffle jilid IV
PKB: Koalisi pemerintah tidak ada kesepakatan sampai tingkat Pilkada
PDIP percaya Pilgub DKI tidak bikin koalisi partai pemerintah pecah
Ahok dapat menyulut reshuffle kabinet Jokowi
Bongkar pasang menteri, Jokowi dinilai tidak jelas & bikin bingung
OJK akui reshuffle kabinet bikin ekonomi RI membaik
Beredar kabar pergantian Menteri BUMN, ini tanggapan Istana

Sumber: http://www.merdeka.com