Kelompok Tani Ketamanise Akan Laporkan PT SBP

Kelompok tani dan pihak PT. SBP, Bersama Lsm, Media dan aparat penegak hukum

BINTAN. Infotanjungpinang.com 

Kelompok Tani Mandiri Sejahtera (Ketamanise) berencana melaporkan security PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) ke Polres Bintan terkait pengrusakan tanaman di lahan garapan milik warga, di jalan raya Teluk Lobam, kecamatan Sri Kuala Lobam kabupaten Bintan, Rabu (20/3/2019).

Sebelumnya komplotan security PT. SBP secara membabi-buta menebang dan merusak tanaman milik petani menggunakan parang panjang. Hal ini diduga sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti para petani tersebut.

Pantauan di lapangan, para petani tampak berupaya mencegah dan melontarkan teguran agar security PT. SBP tidak merusak tanaman mereka, namun security tidak menghiraukan.

Menyikapi aksi ala premanisme dan brutal oleh security SBP ini, Pimpinan Wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Prov Kepri, Alfi S. Arifin mengaku prihatin. Ia sangat menyayangkan tindakan security SBP yang membabibuta merusak dan menebas tanamam para petani.

“Jika saja petani terpancing dan emosi menanggapi permasalahan ini sudah tentu akan menimbulkan keributan,” sebut Alfi.

Ia juga menyarankan, agar pihak security PT. SBP tidak main hakim sendiri. Jika merasa ada persoalan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para petani, hendaknya melaporkan hal itu pada pihak Kepolisian.

“Hal ini jangan sampai menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam rangka menyambut pelaksanaan pemilu serentak ini,” saran Alfi.

Senada dengan itu, Ketua DPD Lsm Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedy Sihombing. Kepada media ini Kennedy mengatakan, perlakuan security PT. SBP itu sudah melanggar aturan, sehingga masyarakat dirugikan.

“Petani bercocok tanam dengan harapan untuk kebutuhan anak-anaknya, tiba tiba harapan itu sirna ketika tanaman mereka dirusak dan dihancurkan oleh security PT. SBP, ” katanya.

Padahal tambah Kennedy, sebelumnya pada pertemuan tanggal 17 Februari 2019 lalu disaksikan oleh Babinsa dan Babinkantibmas, para petani sudah menyampaikan agar pihak PT. SBP melaporkan persoalan itu ke ranah hukum, supaya jelas dan tidak ada lagi masalah yang ribut ribut.

Menurut Kennedy, masyarakat hanya memanfaatkan tanah terlantar berdasarkan Undang-Undang pokok agraria No 5 Tahun 1960, pasal 27,34,40, serta PP No 11 tahun 2010, tentang pemanfaatan tanah terlantar.

(Wak Kur)

You might like

About the Author: oga jurnalis