Nasional

Ketua DKPP: Cuti Kepala Daerah Petahana Saat Kampanye Bukan Hak, Tetapi Kewajiban

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan, aturan cuti petahana selama masa kampanye yg diatur dalam Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewajiban yg harus ditaati.

Pernyataan Jimly itu menanggapi polemik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yg mengajukan judicial review atau uji materi terhadap pasal cuti petahana tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi kalau keharusan cuti itu telah masuk ke dalam UU ya harus dilaksanakan karena cuti di situ (UU), bukan lagi berarti sebagai hak, tapi suatu kewajiban yg harus dilaksanakan karena itu UU,” ujar Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).

(Baca: Djarot: Cuti Kampanye Bertepatan dengan Hujan Deras dan Penyusunan APBD)

Jimly pun mengomentari alasan Ahok yg enggan cuti di masa kampanye karena ingin mengontrol penyusunan APBD DKI 2017.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai negara dan semua elemennya hingga di daerah tetap berjalan meskipun eksekutif tengah berkampanye.

“Jadi meskipun eksekutif tengah berkampanye karena hendak maju kembali di Pilkada, tugas negara baik di pusat maupun daerah tetap berjalan, makanya nanti ditunjuk pelaksana tugas (Plt) buat menggantikan sementara,” ujar Jimly.

Meski demikian, Jimly tidak mempersoalkan bila tetap mengajukan judicial review terkait aturan cuti yg termaktub dalam UU Pilkada.

“Kalau soal upaya judicial review itu memang hak warga negara, jadi silakan saja kalau memang hendak dilanjutkan, tapi yg perlu ditekankan adalah cuti kampanye dalam UU p-pilkada bukan hak, tapi kewajiban,” lanjut Jimly.

Sebelumnya, Ahok mengajukan peninjauan kembali ke MK terkait cuti kampanye pejabat yg menjabat atau petahana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yg menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan. Ahok mengatakan, sebenarnya dirinya setuju seandainya calon petahana harus cuti selama masa kampanye.

(Baca: Ahok: Aku Nih Kuli, Kok Aku Mau Kerja Kamu Paksa Cuti?)

Namun, dia ingin ada pilihan untuk calon petahana yg tak ingin berkampanye. Ahok mengatakan, dirinya tak ingin melakukan kampanye sehingga dia tak perlu cuti. Dia lebih memilih beraktivitas seperti biasa dan menjaga APBD DKI.

Ngajuin cuti itu kan pilihan. Dilindungi UU bahwa aku bertugas sampai lima tahun. Saya menyatakan tak mau kampanye, aku mau bahas APBD,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Kompas TV Tim Pendukung Ahok Gelar Silaturahmi dengan Warga

 

Sumber: http://nasional.kompas.com