Nasional

Ketua KPK: Harus Ada Kesadaran MA Untuk Memperbaiki Diri

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan buat memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak.

“Perbaikan peradilan masih dalam diskusi yg panjang, (KPK) masih meminta masukan dari KY (Komisi Yudisial). Kami juga pelajari di banyak negara bagaimana hubungan antara KY dan MA, masih kita rundingkan dengan banyak pihak terkait,” kata Agus di sela-sela “media gathering” di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (21/8/2016).

KPK menilai ketika ini sistem check and balance di MA tak berjalan.

“Check and balance tak terjadi di MA, seperti (badan) pengawas di bawah Sekjen (Sekretaris Jenderal). Itu perlu dikerjakan perubahan, tetapi apakah administrasi dan penentuan hakim perlu dipisah dengan penanganan substansinya, masih jadi kajian kita,” tambah Agus.

(Baca: KY Ungkap Banyak Kasus yg Libatkan Panitera Jadi Mafia Peradilan)

Untuk melakukan perubahan, menurut Agus, perlu ada kesadaran pribadi dalam tubuh MA.

“Tentu saja (perubahan) itu harus ada welcome dari teman MA. Kekuatan yudikatif kan tak dapat dipengaruhi, harus ada kesadaran dari mereka bagi melakukan perubahan,” ungkap Agus.

KPK dalam di bawah kepemimpinan Agus sejak Desember 2014, telah melakukan lima Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap aparat peradilan.

Pertama pada 12 Februari 2016, KPK menangkap Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum MA Andri Tristianto Sutrisna yg menerima suap Rp 400 juta bagi menunda pengiriman salinan putusan Peninjauan Kembali (PK).

(Baca: Peneliti ICW Minta Ketua MA Mundur karena Tak Tegas Berantas Mafia Peradilan)

Kedua, pada 20 April 2016, KPK menangkap panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yg diduga menerima Rp 150 juta terkait pengurusan beberapa kasus Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait kasus itu, Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dicegah bepergian keluar negeri.

Ketiga, pada 23 Mei 2016, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sekaligus hakim tindak pidana korupsi Janner Purba, hakim ad hoc Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Toton dan panitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy ditangkap karena diduga menerima suap terkait penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu tahun 2011.

Keempat 15 Juni 2016, KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait penerimaan suap dalam pengurusan masalah pidana pelecehan seksual yg dikerjakan oleh pedangdut Saipul Jamil.

Terakhir, OTT terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Santosa karena diduga menerima suap terkait pengurusan masalah perdata pada 30 Juni 2016.

Kompas TV Reformasi Kelembagaan Paling Gagal adalah MA- Satu Meja

Sumber: http://nasional.kompas.com