Nasional

Kompromi Politik Dinilai Jadi Masalah Terbesar Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, suksesnya konsolidasi politik yg dikerjakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memunculkan persoalan baru, merupakan hadirnya kompromi politik.

Problem terbesar Pak Jokowi hari ini karena kompromi politik. Terutama dari partai yg merapat di pemerintahan,” ujar Ari dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Ari mengatakan, kompromi politik tersebut sebenarnya kelihatan dari pembagian jabatan menteri dalam kabinet pemerintah.

Ari memaparkan, dari 35 menteri yg berada dalam kabinet, 16 posisi diduduki oleh orang-orang berlatar belakang politik.

Bahkan, jumlah tersebut tidak berubah setelah tiga kali pergantian menteri dilakukan.

“Saya merasa setelah tiga kali reshuffle sepertinya tak mengubah posisi partai dalam kabinet,” ucap Ari.

Menurut Ari, kompromi yg terbangun berpotensi membuat posisi pemerintah menjadi tersandera kepentingan politik partai.

“Berapa besar harga politik yg harus dibayar bagi kompromi tersebut? Ini masalah bagi-bagi kue. Yang harus diwaspadai juga adalah saat pembagian kue itu,” ujar dia.

Untuk itu, Ari meminta pemerintah tak terjebak dengan kepentingan politik partai pendukung, sehingga menyandera posisi pemerintah.

Menurut Ari, Jokowi harus memiliki strategi dalam memilih menteri secara tepat agar konsolidasi politik yg dikerjakan tak tersandera kepentingan partai.

“Kuncinya ada di Presiden, bagaimana pemilihan posisi-posisi menteri itu tak menjadi bumerang buat Presiden itu sendiri. Tidak menjadi penyanderaan,” kata Ari.

Kompas TV Jokowi Minta Gubernur Ikut Berantas Pungli

Sumber: http://nasional.kompas.com