Opini Tanjungpinang

Konflik Yang Terjadi Antara PKL Dengan BUMD Terkait Penggusuran Area Tepi Laut

Nama : Susi Andriyani

Nim : 120569201015

MK : Sosiologi Organisasi

(1) Pemicu Konflik PKL dengan BUMD Tanjungpinang

Rencana Pemko Tanjungpinang untuk  membangunan ruang terbuka hijau diarea Tepi laut menuai konflik, pasalnya area yang akan di bangun tesebut merupakan tempat bagi PKL berjualan. Konflik antara PKL dengan BUMD merupakan salah satu dinamika hubungan antara keduanya. Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan.

Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak  memiliki kekuasaan. Jadi, konfik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

PKL Di Kota Tanjungpinang
PKL Di Kota Tanjungpinang

Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara PKL dengan BUMD. Penertiban yang dilakukan BUMD melalui bantuan Satpol PP seringkali menimbulkan perlawanan dari PKL sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya.

Sebanyak 58 pedagang kali lima (PKL) Tepi Laut Tanjungpinang mendatangi kantor Walikota Tanjungpinang untuk mengadu langsung ke Walikota Tanjungpinang. Hal itu lantaran tak puas dengan lokasi pemindahan yang baru, dan hal itu juga menyisakan masalah bagi para PKL.

Pendataan yang dilakukan Satpol PP bagi PKL yang di rasa menggangu ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan Tanjungpinang yang akan dicarikan tempat atau lokasi baru untuk berjualan dengan tidak mengganggu lalu lintas serta keindahan Kota Tanjungpinang.

Namun pada kenyataannya  kasus penggusuran PKL yang terjadi di area tepi laut Tanjungpinang menuai konflik dari PKL dengan BUMD. Hal ini dapat di lihat dari beberapa jawaban informan mengenai apakah  sudah  mendapatkan izin usaha dari dinas terkait

Saya sudah mendapatkan izin usaha dari BUMD kepemilikan usaha saya punya sendiri, saya berjualan dari tahun 2000 sudah 12 tahun saya berjualan sudah memliki surat perizinan usaha dari BUMD awalnya saya berjualan sate nama tempatnya ajo kemudian saya berjualan jagung bakar di tepi laut  karena dulu belum ada tempat berjualan makanan dan minuman cuman jagung saja, awal pertama kali yang berjualan di tepi laut ALMADINA baru MAMU baru saya ikut berjualan di tepi laut karena banyak berjualan minuman dan makanan maka saya ikutan berjualan juga.

(Roslaini, 30 tahun)

Pandangan selanjutnya di kemukakan oleh Ria , 26 tahun

Disini saya usahanya punya sendiri sejak 4 tahun saya berjualan disini saya sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah. Awalnya ada orang yang berjualan tapi karena orangnya lagi sakit akhirnya dia pulang kampong  jadi saya yang lanjutin dan membeli barang-barangnya.

Pandangan dari Aisyah , 36 tahun

Saya dapat surat izin dari dinas dan pak walikota lisdarmasyah saya disini punya sendiri saya berjualan buat nafkahi anak saya disni saya berjualan jenis makanan dan minuman disini saya sudah  5 tahun  berjualan.

Pandangan Arneti, 38 tahun

Disini saya 10 tahun sudah ada saya mendapatkan surat izin dari pemerintah disini saya berjualan bermacam-macam ada makanan dan minuman

Dari 4 responden di tanya bahwasanya mereka sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah namun pemerintah merelokasi ke tempat lain.

Pemko Tajungpinang yang dianggap memilki otoritas dapat melakukan penggusuran terhadap PKL yang dinilai mengganggu proyek area pembangunan lahan terbuka hijau, penggusuran yang di lakukan terhadap PKL menuai konflik karena PKL menginginkan tidak hanya di lakukan penggusuran saja tetapi minta relokasi tempat bagi para PKL sendiri agar tetap dapat berjualan.

Proses sosial yang ditekankan dalam model konflik berlaku untuk hubungan sosial antara kelompok dalam (ingroup) dan kelompok luar (out-group). Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (in-group) akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar (out-group) bertambah besar.

Dengan adanya 2 sisi tersebut terjadi suatu bentuk integrasi yang kuat antara kelompok PKL sebagai kelompok yang merasa dirugikan dengan pembuat kebijakan yaitu Pemko beserta BUMD. Kelompok PKL ini melakukan perlawanan dengan cara memperkuat in groupnya agar dapat melawan kebijakan dari Pemko.

Untuk memperjuangankan haknya PKL tersebut membuat kelompok yang di pimpin oleh bapak Budiono yang dianggap di tua kan diikuti oleh bebeberapa pedagang mendatangi kantor pememrintah untuk meminta solusi atas penggusuran PKL diarea tepi laut.

Dinamika konflik menurut Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang memunculkan dua kelompok untuk berkonflik. Dasar pembentukan kelompok adalah otoritas yang dimiliki oleh setiap kelompok yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai.

Kepentingan kelompok yang berkuasa adalah mempertahankan kekuasaanya sedangkan kelompok yang dikuasai adalah menentang legitimasi otoritas yang ada. Dahrendorf memandang wewenang dalam masyarakat modern dan industrial sebagai kekuasaan. Relasi wewenang yaitu selalu relasi antara super dan subordinasi.

Dimana ada relasi wewenang, kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Berbagai harapan tertanam relative permanent dalam posisi sosial pada karakter individual. Saat kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain, maka kekuasaan dalam hubungan kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimasi.

(2) Relokasi Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Sesuai

Hasil pertemuan kelompok PKL dengan Walikota Tanjungpinang beserta BUMD menuai beberapa kesepakatan dimana PKL yang digusur ini akan dicarikan relokasi tempat untuk berjualan yaitu terbagi atas tiga area tugu pensil, melayu square dan anjung cahaya.

Akhirnya kelompok PKL sepakat untuk dipindahkan daripada tidak mendapat lokasi sama sekali, metode pembagian area lokasi di serahkan kepada pihak BUMD dan Satpol PP sebagai pendataannya. Sistem pembagian area lokasi seperti sistem undi tempat yang mereka peroleh sesuai dengan nomor undian yang didapat.

Dari hasil wawancara penliti dengan beberapa pedagang terkait solusi dari BUMD dengan pemberian relokasi tempat, apakah relokasi tempat terhadap PKL telah sesuai dan menjamin hak-hak PKL itu sendiri.

Saya termasuk orang yang di alokasikan, Pendapatan saya sekarang berkurang setelah  dipindahkan sekitar Rp 100.000 perbulan  awalnya yang mengajak kami nih ikut demo adalah ketua pedagang kami lima pak budiono kami minta tuntutan demo minta pindahin kesini tapi disni hanya dipatokin pindahanya ketika di gusur ada yang gak berjualan mereka sekarang jadi tukang bangunan, ada yang pulang kampung.

Ketika di gusur pendapatan pun berkurang dan dulunya kami pakai layar tancap dan tidak di batasi meja sekarang tidak pakai layar tancap dan di batasi mejanya. Kami minta di pindahin tempat yang sesuai aja

(Roslaini, 30 tahun)

Pandangan selanjutnya di kemukakan oleh ria , 26 tahun

Dulu saya di tempat mariner sekarang dipindahin kesini yang menyuruh kami di pindahin kesini pak walikota lis darmasyah, yang kooridansi buat kami demo pak budiono karena sudah lama disini jadi di percayai untuk menjadi ketua pedagang kaki lima ,ketika saya sudah di pindahin kesini sangat rugi  disini sepi dan disini kursinya dempet-dempet  saya aja cumin dapat 3 baris aja jadi orang mau duduk pun susah  membuat pedagang malas sebagian pedagang banyak tak berjualan kalau disana dapat banyak kursi jadi pedagangan banyak dapat langganan.

Disana kami tak bayar kalau bayar kami tak apa-apa asal jangan di gusur aja kalau disini kami bayar Rp 150.000 perbulan . pedapatan kami disini perhari aja Rp 150.000-Rp 200.000 belum bersih disana saya dapat yang makanan aja bisa hampir Rp 400.000-Rp 1000.000 belum minumannya.

Kami minta sama walikota cumin minta tempat aja kata disini cumin sementara aja tapi sampai sekarang belum ada kemarin di suruh pilih 3 anjung cahaya, ocean, melayu scure kalau melayu scure sebagian aja itupun banyak yang keluar, kalau di ocean di pilih satu orang aja kami pun gak tau kenapa pemerintahnya gitu tapi kalau di ocean pajaknya yang mahal, di anjung kami system undi ada yang dapat ada yang gak.dulu saya pakai layar tancap pas disini saya gak pakai lagi boro-boro layar tancap duduk aja susah.

Pas mau demo kesana ibu-ibunya di suruh masuk ke ruang sama pemerintah buat makan kue pasti suka kan jadi pandai pemerintahnya tapi kalau disini ada kemarin bapak-bapak sama ketua pedagang kaki lima demo sama anggota DPR .kemarin ada di tupil pemerintahnya taro tapi sekarang sudah di gusur mereka yang taro mereka juga yang gusur. Tidak ada peringatan dari pemerintah langsung di pagar langsung di gusur . katanya bulan 2 mau di kerjain lagi disana tapi belum ada dari pemerintah buat di bangun jadi sayang tempatnya gak di buat apa-apa.

Pandangan dari Aisyah , 36 tahun

Saya termasuk orang yang di gusur setelah di alokasikan di sini pendapatan saya berkurang dari Rp 100.000 perbulan sampai gak dapat sama sekali. Ketika pengusuran semua pedagang menolak untuk di pindahin kesini mau tak mau terpaksa harus kesini di saat lagi renovasi yang disana pemerintah tidak mengizinkan untuk berjualan, kalaupun sudah siap di renovasi kata pak wali di pilih pedagang yang boleh berjualan di situ entah pedagang dari sini atau pedagang baru.

Ketika di gusur cuman di kasih tempat aja tidak ada ganti rugi atau kasih bantuan, kalau dia tidak mau dipindahkan di beri sangsi dari pemerintah untuk tidak berjualan , ketika bentrok itu pas kami di pindahin kesini aja karena sempit sedikit lahannya pas disana kami di beri peringatan tidak ada bentrokan.

Katanya pemerintah di belakang ms yang ada panggung mau di rombak menjadi ruko untuk kami yang di alokasikan tempatnya. Ada juga yang gak berjualan karena gak tahan bayar uang lahan , saya disini bayar ke BUMD system bayar permeja kalau saye 5 meja Rp 180.000 perbualan makin besar meja makin besar lah harga sewanya, kalau disana gratis sepuas kita pakai bahkan orang gak berjualan kita bisa pakai.

Pandangan Arneti, 38 tahun

Saya orang yang di alokasikan sama pemerintah banyok masalahnya itu yang di pindahkan , sudah ada surat dari peringatan dari pemerintah pendapatan saya disini sedikit karena banyak orang yang berjualan cukup makan aje lah, perhari disini saya cuman dapat Rp 60.000-Rp 100.000  tidak ada ganti rugi dari pemerintah.

Kemarin demonya di singgarang kantor walikota yang ajak demo sesame pedagang dan ketuanya , ketika demo sulusinya cuman di kasih tempat aja tapi suruh cari masing-masing gak di tentuin. Ketika sudah siap di bangun pemerintah gak boleh bekerja, disitu ada yang gak berjualan dan sekarang mereka menjadi TKI, buruh.  Pemerintahnya juga gak adil kami orang lama sewa mahal 5 meja 150rb tapi kalau baru berjualan di kasih sewa murah 1000rb.

Masalah yang timbul setelahnya yaitu PKL yang dipindahkan kearea tugu pensil meminta untuk di pindahkan ke area anjung cahaya karena area tugu pensil dinilai sepi pelanggan dan keuntungan yang mereka dapat jauh berkurang, belum lagi area anjung cahaya yang semakin padat dengan tempat area berjualan yang berdempetan antara PKL yang satu dengan yang lain.

Pendapatan PKL yang berkurang  serta sebagian PKL ada yang memutuskan untuk beralih bekerja menjadi tukang parkir di area tepi laut karena pendapatan menjadi PKL setelah penggusuran relative berkurang. Sebagian dari PKL ada yang memutuskan untuk pulang ke kampung halaman karena merasa mata pencaharian utama sebagai PKL tidak dapat diandalkan karena punggusuran dan relokasi tempat yang tidak sesuai.

BUMD mengaku tempat yang disediakan memang tidak dapat menampung seluruh jumlah PKL karena sempitnya area lalu adanya sikap lepas tangan dari berbagai pihak mengenai masalah ini, BUMD, Satpol PP maupun Pemrintah.

Dari hasil wawancara penelti dengan salah satu petugas Satpol PP terkait penggusuran PKL di area tepi laut

Pandangan Satpol pp Endi Agus Rianto

Sebenarnya kalau konflik gak ada karena kita cuman sebagai penanganan tapi konfliknya di BUMD adanya pembagian lahan yang tidak adil, pengusuran itu terjadi karena mau di buat taman kota bukan untuk berjualan buat daya tarik  kota tanjungpinang tidak ada masyarakat yang marah ketika gusur karena sebelum itu masyaraktnya sudah di beri peringatan  beberapa bulan baru di gusur tidak ada konflik

Pihak Satpol PP mengaku hanya sebagai eksekutor masalah pendataan memang dilakukan Satpol PP tapi penetapan area dan sistem relokasi diserahkan sepenuhnya kepada BUMD. Sedangkan penjelasan lain dikemukan pihak BUMD terkait masalah penggusuran PKL di area tepi laut ini.

Pandangan dari BUMD  Safarudin  31 tahun

Yang ada di Tanah merah yang ada di tepi laut bukan lahan BUMD jadi pedagang kaki lima ini cuman berjualan liar hanya memanfaatkan tanah yang kosong , jadi pemko mau bangun disitu jadi orang pedagang kaki lima angkat kaki di lokasi itu sehingga menyembabkan pedagang kaki lima demo minta lahan lokasi, jadi dengan ada lahan kami yang ada di melayu scure, anjung cahaya, ocean kami tampung di situ tapi karena lahan kami tidak mencukupi jadi melakukan semampu kami. Jadi orang bedagang di daerah tanah merah belum ada perizinan.

Tidak ada sistem undi  kami cuman menempatkan pedagang kaki lima dari  satpol pp karena yang mendata itu adalah pihak satpol pp yang menjanjikan pedagang kaki  lima itu taro di tempat yang lebih bagus itu adalah pihak pemko bukan pihak dari BUMD .dari satpol pp yang mengusur pedagang kaki lima. yang di anjung , melayu scure, ocean sudah mendapat perizinan dan sudah di data termasuk orang yang dari tanah merah pindah ke daerah lahan kami.

Awalnya memang pedagang kaki lima itu tidak di bolehkan berjualan di situ tapi karena satpol pp membiarkan berjualan di situ .karena lokasi kami sedikit jadi kami hanya membatasi pedagang kaki lima berjualan.

Ada sempat satpol pp taro d di tugu pencil tapi karena mereka ingin di anjung dan ms  jadi mereka tidak berjualan lagi. Pihak BUMD hanya menagih uang pembayaran uang sewa lahan kami, perbulan ada kami targetin Rp 150.000-Rp 180.000  . di luar dari lahan kami itu bukan tanggung jawab pihak BUMD . lahan kami di melayu scure, ocean ercorner, dan anjung cahaya.

Keberadaan PKL yang cenderung bertambah banyak sementara  lahan yang tersedia sangat terbatas jelas telah menimbulkan permasalahan terutama yang menyangkut keindahan dan ketertiban kota. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penzoningan terhadap PKL, sehingga mereka lebih teratur.

Konflik yang terjadi tidak dapat dihindari pasalnya kelompok PKL hanya menginginkan relokasi tempat yang layak agar keberlangsungan hidup PKL terjamin apalagi mengingat susahnya mencari lapangan pekerjaan lain. Sedangkan dari pihak pemerintah melakukan kebijakan penggusuran dahulu tanpa sebelum menyiapkan solusi yang matang bagi keberlangsungan PKL tadi.

Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial. Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu.

(3) Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Memperhatikan PKL sebagai Sektor Informal dalam Ekonomi Daerah

Penataan terhadap PKL seharusnya dilakukan dengan tidak menghilangkan para PKL tetapi membina usaha mereka agar terus berkembang dengan tetap mempertimbangkan karakteristik PKL. Dengan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan inilah diharapkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat keberadaan PKL dapat diselesaikan, paling tidak dikurangi. pemerintah dan PKL harus bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik, agar setiap aturan ataupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan PKL dalam rangka menciptakan keindahan dan ketertiban kota dapat diwujudkan.

Setiap kebijakan harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, tujuan pemerintah untuk menciptakan keindahan dan ketertiban kota dapat terwujud dan bagi PKL kegiatan mereka untuk mencari uang melalui berdagang dapat tetap berlangsung. Disamping itu Pemerintah juga dituntut untuk bisa bersikap tegas terhadap PKL yang tidak mau diatur (melanggar aturan). Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh para PKL tidak setuju kebijakan relokasi.

Kebijakan relokasi akan mengurangi pendapatan jika relokasi jauh dari keramaian, disamping itu juga relokasi akan mengurangi pendapatan para PKL karena akan banyak saingan dalam satu lokasi berdagang yang sama. Relokasi juga menyebabkan jumlah upah penjualan seringkali berkurang, karena tempat relokasi jauh dari pembeli. pemerintah harus mampu memberdayakan para PKL. Pemerintah dan PKL harus mampu menjadi mitra kerja, artinya ada kerjasama yang baik dan sejalan antara kedua belah pihak, sehingga tujuan penting dari penataan tersebut dapat dicapai. Segala kebijakan pemerintah yang dibuat untuk PKL jangan sampai menyebabkan PKL merasa dirugikan.