Nasional

Kontras Desak KIP Segera Perintahkan Presiden Umumkan Dokumen TPF Munir

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi buat Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) buat mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait masalah pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

“Kami mendesak Komisi Informasi Pusat bagi memerintahkan Presiden Joko Widodo bagi mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat,” kata Haris dalam informasi tertulis, Minggu (9/10/2016).

Permohonan penyelesaian sengketa keterangan publik sudah didaftarkan Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Suciwati, istri almarhum Munir, pada 27 April 2016 lalu.

Pihak termohon dalam sengketa keterangan itu adalah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.

Hingga ketika ini, persidangan di KIP sudah enam kali digelar. Namun, Kemensesneg tetap menyatakan tak memiliki dan tak mengetahui lembaga yg menyimpan dokumen hasil penyelidikan TPF.

Haris menuturkan, ketidaktahuan Kemensesneg menyalahi perannya sebagai lembaga negara yg sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

Selain itu, berdasarkan informasi dari anggota TPF Hendardi dan Usman Hamid, serta informasi tertulis mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerima dokumen hasil penyelidikan TPF pada 24 Juni 2005 lalu.

“Presiden SBY sudah secara resmi menerima dokumen TPF Munir pada 24 Juni 2005 di Istana Negara didampingi oleh Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Jubir Presiden Andi Mallarangeng, Menko Polhukam, Kapolri, dan Kepala BIN,” ucap Haris.

Haris menyebutkan, berdasarkan informasi Usman dan informasi tertulis Sudi, SBY mendistribusikan dokumen TPF kepada pejabat-pejabat terkait.

“Dengan telah terbuktinya penyerahan dokumen TPF Munir kepada Presiden, maka tak ada lagi alasan untuk Presiden RI menunda kewajibannya mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat yg hingga kini sudah tertunda selama 12 tahun,” ujar Haris.

Sumber: http://nasional.kompas.com