Nasional

Korupsi Politisi Di Mata Artidjo Alkostar

JAKARTA, KOMPAS.com – Hakim Agung Artidjo Alkostar tampak jengah dengan para koruptor.

Mengaku mengacu pada pertimbangan hukum, Artidjo kerap menghukum terdakwa perkara korupsi lebih berat dari pengadilan tingkat pertama.

Sejumlah politisi jadi “korban”nya. Sebutlah nama Angelina Sondakh, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum.

Menurut Artidjo, korupsi yg melibatkan para politisi adalah karena sistem politik yg salah. Sistem itu menciptakan biaya politik yg begitu tinggi.

“Biaya yg tinggi itu berdampak pada tindakan-tindakan bagi mengembalikan biaya politik yg telah dikeluarkan,” ujar Artidjo di program Satu Meja yg ditayangkan Kompas TV, Senin (12/9/2016).

(Baca: Upaya Koruptor demi Hindari Palu Artidjo)

“Jadi problemnya ada pada biaya politik yg terlalu mahal,” kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung ini.

Korupsi politik, kata Artidjo, menjadi masalah di Indonesia, bahkan kian berat. Menghentikan perilaku koruptif di kalangan politisi wajib langsung dihentikan.

Dan Artidjo milik cara. Yakni mencabut hak politik para politisi korup. Sejumlah politisi yg terbukti korupsi di pengadilan tingkat pertama, dicabut hak politiknya di putusan kasasi yg ditangani Artidjo. 

“Harus dicabut karena orang tak tahu orang ini telah cacat dan supaya rakyat tak tertipu,” ujar Artidjo.

Dia berharap putusan pencabutan hak politik dapat berefek jera.

Baca Berkas

Pembaca acara Satu Meja, Budiman Tanuredjo sempat bertanya apa seorang Artidjo membaca berkas perkara, terutama perkara korupsi, yg biasanya tebal, atau yang berasal menghukum saja.

“Iya (baca) dong. Ndak mungkin begitu (tidak baca),” kata Artidjo.

(Baca: Pejabat MA Minta Suap kepada Pengacara bagi Hindari Hakim Artidjo)

“Saya ini mantan advokat, jadi tahu betul metode membaca berkas,” ujar Artidjo.

Artidjo juga menegaskan setiap putusan di Mahkamah Agung adalah putusan majelis, bukan hasil pemikiran individu. Majelis, kata Artidjo, kerap berdebat sebelum memutuskan.

Maka tidak mungkin seorang hakim tidak membaca apalagi tak mempertimbangkan putusannya.

“Putusan majelis itu melalui pertimbangan yg sangat detail,” ujarnya.

Artidjo bagai mimpi buruk buat para terdakwa korupsi. Itu karena dia kerap tidak mengurangi hukuman, baik penjara maupun denda atau uang pengganti, kepada para koruptor di tingkat kasasi. 

Bahkan ada dua terdakwa yg mencabut permohonan kasasinya saat tahu bahwa Artidjo masuk dalam majelis hakim yg mulai menangani perkara.

Sumber: http://nasional.kompas.com