Nasional

Kurikulum Pendidikan Reproduksi Dan Kejahatan Seksual Anak Segera Terbit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) langsung menerbitkan kurikulum baru pada akhir tahun 2016. Kurikulum tersebut nantinya mulai berisikan mengenai pendidikan reproduksi seksual dan kejahatan seksual.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengatakan, kurikulum tersebut yaitu bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus Anak dari Kejahatan Seksual.

“Jadi, memang Kementerian PPPA telah menyusun PP Perlindungan Khusus sejak beberapa tahun yg lalu. Kita harap tahun ini telah selesai,” ujar Pribudiarta seusai kampanye keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk internet di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (2/10/2016).

Menurut Pribudiarta, penerbitan PP ini, baik dalam buklet maupun kurikulum, utama dilakukan. Pasalnya, kejahatan seksual terhadap anak, khususnya melalui dunia maya, tengah marak terjadi.

“Kami memajukan PP ini langsung karena isu ini serius. Sekarang menjadi penting,” ucap Pribudiarta.

Dia menuturkan, 12,7 persen dari 87 juta anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual. Data tersebut didapatkan dari survei yg dikerjakan Kementerian PPPA bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial pada 2013 silam.

“Ada 4,2 persen dari data tersebut anak perempuan, sedangkan 8,5 persen adalah anak laki-laki,” kata Budiarta.

Dalam masalah kejahatan seksual terhadap anak berbasis online, tutur Pribudiarta, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1.022 anak.

“Dengan rincian, anak-anak yg menjadi korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, obyek CD porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online 11 persen,” kata Pribudiarta.

Adapun hasil survei yg dikerjakan oleh KPPPA dengan Katapedia, paparan pornografi sebanyak 63.066 melalui Google, diikuti Instagram, news online, dan lain-lain.

Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Polri melalui laporan NCMEC (National Center of Missing & Exploited Children), jumlah internet protocol (IP) Indonesia yg melakukan pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak melalui media sosial pada 2016 hingga bulan Maret sebanyak 96.824 IP.

“Facebook dan Twitter yaitu media jejaring sosial yg paling banyak digunakan user buat download/upload konten pornografi anak,” ucapnya.

Atas dasar tersebut, Pribudiarta berharap PP ini bisa mencegah adanya kejahatan seksual terhadap anak.

“Kami juga harapkan upaya pencegahan mampu dikerjakan secara bersama karena tak dapat diatur oleh sesuatu unit, tapi harus melibatkan organisasi dan masyarakat,” katanya.

(Baca juga: “Selamatkan Anak dari Bahaya Internet” Diserukan di Bundaran HI)

Sumber: http://nasional.kompas.com