Nasional

Lippo Group Diduga Minta Konsultan Untuk “Amankan” Berita Soal Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lippo Group disebut memakai jasa konsultan bagi menghindari pemberitaan soal perkara suap pengurusan sejumlah kasus hukum yg melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Diduga, jasa konsultan tersebut juga digunakan Lippo Group bagi membersihkan nama mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan buat terdakwa Edy Nasution di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Jaksa penuntut KPK menghadirkan Direktur Utama PT Kobo Media Spirit, Stefanus Slamet Wibowo, sebagai saksi.

Slamet awalnya mengaku diminta oleh Paul Montolalu salah sesuatu petinggi Lippo Group yg menjabat sebagai Direktur PT Direct Vision, guna memberikan citra positif sejumlah unit usaha yg berada di bawah Lippo Group.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK, Slamet mengaku diminta oleh Paul buat mengamankan nama Nurhadi yg dua kali diperiksa KPK.

“Saya di-BAP rasanya tak ada pertanyaan seputar Nurhadi, tetapi ada isu seperti pemilihan ketua MA supaya diperlancar, dalam arti pemilihan di MA berlangsung obyektif dan netral,” kata Slamet.

Slamet mengakui bahwa Nurhadi bukan salah sesuatu petinggi Lippo Group. Namun, mampu jadi Nurhadi adalah salah sesuatu kliennya dalam mengusahakan citra positif di media massa.

“Waktu BAP dibuat aku tak ingat betul individu siapa saja yg aku support. Barangkali karena kasusnya OTT dan ada Nurhadi, jadi arah pertanyaannya ke Nurhadi. Tapi aku biasa personal branding juga bagi individu,” kata Slamet.

Nurhadi diduga terkait perkara suap sejumlah kasus yg melibatkan dua perusahaan di bawah Lippo Group. Nama Nurhadi disebut oleh dua saksi yg dihadirkan Jaksa penuntut KPK. 

Salah satunya oleh pegawai (bagian legal) PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti.

Dalam persidangan, Jaksa memamerkan barang bukti berupa dokumen berisi tabel penjelasan masing-masing kasus hukum yg dihadapi perusahaan di bawah Lippo Group.

Dokumen dalam bentuk memo juga berisi target penyelesaian kasus.

Dalam pemeriksaan saksi, diketahui bahwa dokumen tersebut disiapkan Hesti bagi diberikan kepada Presiden Komisaris Lippo Group dan promotor, yg belakangan diketahui sebagai Sekretaris MA, Nurhadi.

Dalam perkara dugaan suap yg melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman punya Nurhadi.

Dalam penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp 1,7 miliar dalam pecahan berbagai mata uang asing.

Penyidik juga menemukan adanya sejumlah dokumen dalam kondisi robek dan telah berada di kloset. Tidak cuma itu, penyidik juga menemukan sejumlah uang juga di dalam kloset. 

(Baca juga: Nurhadi Akan “Buka-bukaan” Dugaan Suap Dirinya di Pengadilan)

Kompas TV Usai 8 Jam Diperiksa, Nurhadi Cuma Diam

Sumber: http://nasional.kompas.com