Nasional

Mantan Pimpinan KPK Sebut Ada Indikasi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Proyek Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menyampaikan terdapat permasalahan regulasi dalam pelaksanaan reklamasi di teluk Jakarta. Hal itu berakibat pada penyalahgunaan kewenangan.

Bambang menuturkan, selama ini dasar hukum reklamasi Jakarta memakai Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Padahal, lanjut dia, terdapat aturan yg yang lain di atasnya merupakan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“UU 27/2007 tak pernah dipakai sebagai rujukan. Karena aturannya harus jelas, salah satunya adalah perlu berdiskusi dengan masyarakat nelayan,” kata Bambang dalam diskusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Pasal 6 huruf d UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dikerjakan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam pasal 23 ayat 5, pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya yg sudah digunakan buat kepentingan masyarakat, pemerintah, atau pemerintah daerah menerbitkan HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yg bersangkutan.

“Kenapa aturan itu tak dipakai? Adakah kesengajaan atau kelalaian? Karena indikasi penyalahgunaan kewenangan ada di titik itu,” ucap Bambang.

Sementara itu dalam kesempatan yg sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui bahwa dalam hal reklamasi, pemerintah seharusnya menjadi simpul negosiasi publik. Meski demikian, menurut Siti, selama ini peran utama pemerintah tersebut belum dikerjakan secara efektif.

“Pemerintah harus jadi simpul negosiasi dengan publik. Pemerintah ketika ini belum jadi simpul negosiasi yg baik,” ujar Siti.

Kompas TV Nelayan Minta Menko Kemaritiman Tidak Teruskan Proyek Reklamasi

Sumber: http://nasional.kompas.com