Nasional

Mendagri: Tak Perlu Rapat Lagi, UU Pilkada Tegas Larang Terpidana Jadi Calon Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar pertemuan terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yg membolehkan terpidana percobaan mencalokan diri di pilkada. 

Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Pasal 7 ayat 2 butir g secara tegas tak memperbolehkan seorang terpidana mencalonkan diri di pilkada.

Kecuali beberapa tindak pidana yg diizinkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni tindak pidana ringan karena kealpaan dan tindak pidana yg bersifat politis.

(Baca: DPR Bersikeras Terpidana Hukuman Percobaan Ikut Pilkada, KPU Pasrah)

“Tidak perlu ada ralat lagi. Undang-undangnya telah jelas dan KPU wajib mematuhi undang-undang. Bola sekarang ada di KPU,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Tjahjo menambahkan sejak awal pemerintah memiliki sikap yg tegas terkait PKPU Pencalonan.

Ia menyatakan yg dimaksud terikatnya KPU dengan hasil meeting konsultasi penyusunan PKPU bersama Dewan Perwakilan Rakyat tentu harus berpatokan dengan undang-undang.

“Ini kan undang-undangnya telah jelas. Pemerintah pun cuma tunduk pada undang-undang, jadi acuannya tetap undang-undang, bukan hasil kesepakatan pertemuan antara KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat yg justru bertentangan dengan undang-undang,” papar Tjahjo.

Sebelumnya, pengesahan PKPU Pencalonan yg memperbolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada menuai polemik.

(Baca: PDI-P Desak Aturan Terpidana Hukuman Percobaan Ikut Pilkada Dibatalkan)

Beberapa fraksi seperti Fraksi PAN, PDI-P, PKS, Nasdem, dan Demokrat menolak pengesahan tersebut dan merasa dicatut ketika pengambilan keputusan.

PAN dan PDI-P sendiri hingga kini masih berupaya mendesak agar Pemerintah, Komisi II DPR, dan KPU, mengadakan meeting kembali buat menganulir pasal yg memperbolehkan seorang terpidana percobaan mencalonkan diri.

Karena hal itu dinilai bertentangan dengan undang-undang pilkada.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com