Nasional

Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap, Baru Bisa Ditarik Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus manjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia. Hanya dengan cara itu pemerintah dapat memungut pakak dari perusahaan internet yang berasal Silicon Valley, Amerika Serikat itu.

“(Persuahaan) apapun ya harus ada bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Itu syaratnya. Harus ada bentuk usaha tetapnya baru atas dasar itu kemudian dapat dibuat hitung-hitungan berapa pajaknya. Kalau itu enggak ada, ya susah,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Darmin mengakui ketika ini Indonesia belum memiliki aturan perpajakan yg maksimal buat memajaki perusahaan penyedia layanan internet seperti Google. Oleh karena itu, pemerintah mulai selalu mendorong Google bagi membentuk BUT.

“Kalau enggak, enggak ketemu,” ucap Darmin.

(Baca: Gerah atas Penolakan Google, Sri Mulyani Beri Sinyal Bawa Kasus ke Peradilan Pajak )

Saat ditanya apakah pemerintah mulai memblokir Google apabila tetap membandel, Darmin enggan menjawabnya.

“Kamu itu, itu kan yg kamu mau aku ngomong. Enggak mau,” kata Darmin sambil tetawa dan masuk ke mobilnya.

PT Google Indonesia sebelumnya menolak pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak. Selain menolak diperiksa, Google juga menolak ditetapkan sebagai badan usaha tetap (BUT) atau badan yg seharusnya membayar pajak kepada negara. Ditjen Pajak mempertimbangkan mengambil langkah lebih keras kepada Google.

“Kami mulai tingkatkan itu menjadi bukti permulaan atau investigasi dikarenakan menolak diperiksa. Itu salah sesuatu indikasi pidana,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (15/9/2016).

Sumber: http://nasional.kompas.com