Nasional

Menkumham-DPR Segera Bahas Status Kewarganegaraan Arcandra

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan pihaknya mulai langsung berkonsultasi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat terkait kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Konsultasi itu dilaksanakan awal bulan depan. 

“Kami mulai konsultasi dengan Komisi III buat secara hati-hati mengambil keputusan. Supaya ada penjelasan, nanti di raket tanggal 7 (September) aku mulai kembali jelaskan posisi itu,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Hal yg mulai dijelaskan pihak Kemenkumham adalah posisi dimana Arcandra telah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat.

“Di dalam peraturan pemerintah, tindak lanjut dari UU Kewarganegaraan ada prosedur. Seseorang yg kehilangan kewarganegaraan itu memang mulai kalian lanjuti melalui Surat Keputusan (SK) menteri dengan daftar kehilangan kewarganegaraan,” sambung dia.

(Baca: Menkumham Kaji Status Kewarganegaraan Arcandra Tahar)

Sedangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seseorang tak boleh memiliki kewarganegaraan ganda namun juga tak boleh stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Hal itu lah yg membuat Kemenkumham perlu berkonsultasi dengan pihak DPR.

Dalam Pasal 36 UU Kewarganegaraan dijelaskan pula bahwa seandainya seorang pejabat negara yg mencabut kewarganegaraan seseorang mengakibatkan seseorang itu kehilangan kewarganegaraan, maka pejabat tersebut mulai dipidana selama sesuatu tahun.

“Jadi kalau aku teruskan ini, aku terbitkan keputusan Arcandra kewarganegaraannya dicabut karena sudah menerima kewarganegaraan Amerika, formalnya seperti itu. Berarti aku dapat dipidana dong sesuatu tahun?” tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

“Dan juga melanggar UU kewarganegaraan kalian yg juga menganut tak boleh stateless,” lanjut dia.

Selain itu, Yasonna juga mulai menimbang masukan dan pandangan dari banyak pihak. Menurutnya, kasus yg dialami Arcandra yaitu yg pertama kali terjadi.

Yasonna mengakui, konsultasi informal dengan Komisi III telah dilakukan. Namun karena perkara Arcandra menjadi sorotan publik maka konsultasi harus dilaksanakan secara formal.

“Sekarang kalian minta padangan dari dua pihak. Karena kita harus hati-hati,” ujarnya.

Arcandra kehilangan status WNI setelah memilih kewarganegaraan Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada tahun 2012.

(Baca: Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar)

Dia sempat dilantik jadi Menteri ESDM, namun dicopot setelah kedapatan mengantongi paspor Amerika Serikat.

Sementara, undang-undang AS menyatakan kewarganegaraan seseorang hilang ketika dirinya menjadi pejabat publik atau pengambil kebijakan di negara lain.

Ini memunculkan dugaan ketika ini Arcandra tak memiliki kewarganegaraan atau “stateless”.

Namun, Menkumham menolak anggapan tersebut, karena menurut dia pencabutan kewargenaraan seseorang harus diformalkan atas keputusan menteri, dan ini belum dilakukan.

Adapun yg disebut jalur normal dalam penetapan seseorang menjadi WNI adalah sesuai Pasal 9 UU 12/2006 yg di antaranya mewajibkan harus tinggal di Indonesia selama sedikitnya lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun seandainya tak berturut-turut.

Sementara “jalur cepat” mampu diperoleh sesuai dengan pasal 20 dengan catatan orang tersebut harus dianggap berjasa pada Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara.

Jika menerapkan hal ini, undang-undang mewajibkan Presiden harus memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI terlebih dahulu.

Kompas TV Pengembalian Arcandra Jadi WNI Tengah Dikaji

Sumber: http://nasional.kompas.com