Kepri

Mentri Perindustrian M.S Hidayat Puji Potensi Ekonomi Kepri

info Tanjungpinang – Provinsi Kepri. Menteri perindustrian RI Muhammad S Hidayat memuji Potensi ekonomi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pujian tersebut dia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Bintan, Rabu (16/4/2014).

Pada kesempatan ini Hidayat sempat meninjau proyek pembangunannya smelter di Kalang Batang, dan pusat wisata Lagoi. Kunjungan Menteri Perindustrian RI M.S Hidayat ke Bintan ini disambut oleh Gubernur Provinsi Kepri HM Sani, Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, Bupati Bintan Ansar Ahmad dan sejumlah Kepala SKPD baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri maupun Kabupaten Bintan.

Mentri Perindustrian M.S Hidayat Puji Potensi Ekonomi Kepri“Meskipun saya hanya sehari di sini, atau kunjungan kerja sehari di Kepri. Namun saya melihat Potensi ekonomi yang begitu besar di Kepri. Baru saja saya meninjau proyek smelter dan sekarang saya di pusat perkembangan wisata Lagoi. Setidaknya ada tiga Potensi yang saya tangkap di Kepri ini, yakni bidang pariwisata, industri dan investasi. Ini adalah Potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain,” kata Hidayat dihadapkan Gubernur.

Penerapan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun menurut Hidayat juga merupakan langkah bagus guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri. Selain itu, proyek semelter di Kalang Batang sebagai kompleks industri nantinya juga akan dijadikan proyek percontohan di daerah lain.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepri sebelumnya mengatakan jika sejauh ini penerapan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun belum semuanya menyeluruh. Hanya Batam saja yang FTZ menyeluruh, sedangkan di Bintan dan Karimun masih anclave. Padahal, kata Gubernur, jika Pemerintah pusat menyetujui FTZ menyeluruh untuk Batam, Bintan dan Karimun dan tidak ada lagi yang anclave, hal tersebut tentu akan mampu lebih ampuh lagi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri.

“Harapan kami, semoga FTZ BBK ini bisa menyeluruh, tidak ada lagi yang anclave. Karena hal ini berkaitan dengan target ekonomi yang akan dicapai. Jika Kepri sejahtera, maka Indonesia juga sejahtera,” kata Gubernur.

Gubernur juga meminta agar regulasi DK dalam mengelola FTZ lebih diperluas lagi, sehingga tidak ada lagi yang masih terikat dengan Pemerintah pusat. Hal ini juga erat kaitannya dengan kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah FTZ dan bagi kepastian berjalannya FTZ itu sendiri.

Sumber: Humas Pemerintahan Provinsi Kepri