Nasional

Menurut Refly, Cuti Petahana Seharusnya Hanya Saat Kampanye, Bukan Selama Masa Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, kepala daerah yg kembali mencalonkan diri pada Pikakda 2017 tak perlu cuti selama masa kampanye berlangsung.

Pada pilkada serentak 2017, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

“Masa kampanye 3,5 bulan lebih. Padahal tak tiap hari kampanye,” kata Refly, seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Refli mengatakan, kewajiban cuti selama masa kampanye mulai menyebabkan kepala daerah menganggur.

Jika bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan jabatan oleh petahana, menurut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu memaksimalkan perannya.

“Yang gunakan uang publik, fasilitas negara harus didiskualifikasi. Pengawasan harus kuat. Bawaslu harus bekerja,” ujar Refly.

Terkait cuti pada masa kampanye ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal yg diuji adalah pasal 70 ayat 3 UU Pilkada yg mengatur calon kepala daerah dari petahana wajib cuti selama masa kampanye berlangsung.

Refly menyatakan setuju terhadap langkah Ahok menguji materi pasal terkait cuti petahana tersebut. Menurut dia, pasal tersebut harus diubah.

“Bukan selama masa kampanye tetapi (cuti) pada ketika kampanye,” ujar Refly.

Namun, ia tidak setuju seandainya ketentuan masa kampanye dihapuskan karena kampanye adalah hak publik buat mengetahui visi misi calon kepala daerah.

Kompas TV Dinilai Rugikan Pemerintahan, Ahok Gugat Pasal Cuti Petahana

Sumber: http://nasional.kompas.com