Nasional

Menurut Saksi Ahli Yang Dihadirkan PKS, Gugatan Fahri Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Akhmad Budi Cahyono menilai, gugatan yg diajukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah terhadap para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak tepat.

Menurut dia, para petinggi PKS bukan termasuk subjek hukum dalam kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Cahyono dalam sidang lanjutan yg digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).

Cahyono dihadirkan sebagai ahli dari pihak tergugat, yakni PKS.

“Yang seharusnya dituntut adalah badan hukumnya, bukan orang per orang,” ujar Cahyono, di persidangan, Senin.

Fahri menggugat Wakil Ketua Majelis Takhim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Anggota Majelis Takhim Abdi Sumaithi, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muis Saadih.

(Baca: Konflik Fahri Hamzah dan PKS Seharusnya Diselesaikan di Internal Partai)

Gugatan itu yaitu tindak lanjut atas putusan Majelis Tahkim yg menyatakan Fahri diberhentikan dari segala jenjang kedudukan organisasi parpol pada 11 Maret 2016.

Menurut Cahyono, keputusan pemecatan Fahri yg dikeluarkan para petinggi PKS itu mewakili badan hukum.

Oleh karena itu, tidak tepat seandainya gugatan dilayangkan terhadap individu.

“Organ di dalam struktur partai dibuat buat menjalankan fungsi badan hukum, maka perbuatan itu mampu dikategorikan ke dalam (perbuatan) badan hukum,” kata dia.

Fahri menggugat PKS berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan dirinya.

Sumber: http://nasional.kompas.com