Oknum BPN, Jangan Jadi Penghambat Investasi

Foto Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif
Foto Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif

InfoTanjungpinang.com, JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarif sebut, adanya praktik gratifikasi di bidang pertanahan, bertentangan dengan keseriusan pemerintah untuk membenahi pelayanan di sektor pertanahan.

Masih adanya praktik gratifikasi, termasuk dalam penerbitan hak guna usaha untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu penghambat investasi jadi pemicu persoalan ini.

“Hal ini tentu dapat saja mendorong praktek ekonomi biaya tinggi, pungli dan sebagainya. Dan juga tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi,” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/11/2019).

Praktik gratifikasi itu, menyulitkan para pelaku yang ingin mendirikan usaha perkebunan atau pertanian. Sehingga para pengusaha (Pelaku) harus mengeluarkan biaya yang tak semestinya (ilegal).

“Bagi KPK, prakek gratifikasi ini sangat memprihatinkan. Mestinya para pejabat negara di BPN  melayani masyarakat, baik perorangan ataupun perusahaan terkait pertanahan,” ucap Laode.

Laode pun berharap agar pihak inspektorat atau pengawas internal di BPN agar lebih serius mengawasi praktik pungutan liar (pungli) atau pun gratifikasi yang dilakukan personilnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan eks Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui Siswidodo.

“Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar,” tuturnya

(Johan)

 

You might like

About the Author: oga jurnalis