Nasional

OTT Pejabat Pajak, KPK Amankan Uang Suap Rp 1,9 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam OTT tersebut, KPK menangkap beberapa orang yg diduga melakukan penyuapan.

Mereka adalah Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair dan Kasubdit Bukti Permukaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Dari keduanya, KPK mengamankan uang sejumlah 148.500 dollar AS atau setara Rp 1,9 miliar.

“Uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yg dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia, antara yang lain terkait Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp 78 miliar,” ujar Agus, ketika konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Suap tersebut diduga buat menghilangkan kewajiban pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.

Agus menyampaikan suap tersebut yaitu tahap pertama dari total Rp 6 miliar yg mulai dibayarkan Rajamohannan kepada Handang.

“Dari negosiasi itu mulai dibayarkan sejumlah Rp 6 miliar kepada yg bersangkuatn dan Rp 1,9 miliar itu tahap pertama dari penyerahan,” ujar Agus.

Selain keduanya, KPK juga mengamankan dua orang lainnya, yakni tiga orang staf Rajamohannan serta sopir dan ajudan Handang.

Dua orang staf Rajamohannan diamankan di Jakarta, sedangkan sesuatu orang staf di Surabaya.

“Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing di daerah Pamulang dan Pulomas. Selain itu, penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya,” ujar Agus.

Status Rajamohannan dan Handang ketika ini sudah ditingkatkan menjadi tersangka, setelah gelar kasus yg dikerjakan penyidik KPK selama 1×24 jam.

Rajamohannan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Handang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: http://nasional.kompas.com