Nasional

Panglima TNI Tegaskan Tentara Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, setiap anggota militer harus mengundurkan diri dari kedinasan seandainya menjadi peserta pilkada. Hal itu tertuang di dalam undang-undang dan aturan internal TNI.

“Aturan di TNI, setiap anggota militer yg mulai menjadi calon peserta pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer,” ujar Panglima TNI sebagaimana dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Jumat (23/9/2016).

Mundurnya bakal calon kepala daerah dari kedinasan militer, kata Gatot, demi menjamin netralitas institusi militer dalam proses demokrasi dan politik.

(baca: Koalisi Cikeas Usung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni)

Gatot berjanji, TNI tak mulai menghalang-halangi anggotanya yg ingin terjun ke dalam dunia politik.

Namun, personel TNI itu harus mengikuti syarat aturan perundangan yg berlaku terlebih lalu sebelum terjun ke dunia politik.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang mulai diberikan pensiun dini sehingga pada ketika pilkada dia telah bukan militer lagi,” ujar Gatot.

(baca: Maju di Pilgub DKI Jakarta, seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?)

Gatot sekaligus menekankan netralitas TNI dalam pilkada. Jika ada oknum TNI yg tidak netral dalam pilkada, Gatot meminta publik melaporkannya ke TNI.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yg mengetahui anggota TNI yg tak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya sehingga mampu kita cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum,” ujar dia.

Ketentuan buat anggota TNI yg ikut dalam pemilihan umum merujuk pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Surat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

(baca: Jakarta Biasa Dipimpin Mantan Jenderal, Agus Yudhoyono Terlalu Cepat ke Politik?)

Adapun ketentuan yg dimuat di dalam Surat Telegram Panglima TNI ialah sebagai berikut:

Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yg mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti pilkada agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI. Surat pengunduran diri tak mampu ditarik kembali.

Kedua, selama dalam proses pemilu legislatif yg bersangkutan sudah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI.

(baca: Agus Akan Mundur dari TNI, Sylviana “Pamitan” ke Ahok)

Ketiga, anggota TNI dan PNS TNI yg mulai mencalonkan diri mengikuti pilkada membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada dan tak mampu ditarik kembali.

Keempat, anggota TNI dan PNS TNI yg sudah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU.

Kelima, apabila tak terpilih menjadi anggota legislatif dan pilkada, yg bersangkutan tak mampu kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI.

Keenam, selama dalam proses pemilu legislatif dan pilkada tak diperbolehkan memakai atribut maupun fasilitas TNI.

Koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menetapkan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Saat ini, Agus adalah perwira menengah TNI dengan pangkat mayor infanteri.

Kompas TV Maju DKI 1, Agus Yudhoyono Akhiri Karir Militer

Sumber: http://nasional.kompas.com