Nasional

Parlemen Modern Ala DPR Dinilai Baru Sebatas Jargon

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi masyarakat sipil buat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menilai parlemen modern yg didengungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat masih sebatas jargon.

DPR memutuskan konsep parlemen modern dalam Rencana Strategis 2015-2019. Salah sesuatu indikator parlemen modern adalah penguatan transparansi dan penggunaan teknologi informasi.

Hal itu yaitu implementasi atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai masih lemahnya keterbukaan keterangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

“Kami melihat lemahnya keterbukaan keterangan di anggota DPR, bukan karena kurangnya anggaran. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat itu telah ada angggaran pengolahan data dan informasi. Setiap tahun sekitar 32 miliyar,” kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, dengan anggaran tersebut seharusnya bisa diikuti dengan hasil yg jelas dalam rangka memperkuat keterangan DPR.

Ia menyebut persoalan keterbukaan keterangan berada pada komitmen DPR.

“Menjelang 71 tahun usia Dewan Perwakilan Rakyat dengan jargon yg modern mestinya harus dapat memperjelas konsistensi mereka dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR,” ucal Roy.

Roy pun meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin bagi menjelaskan maksud dari “Parlemen Modern”. Ia mempertanyakan arti modern dari segi fisik ataupun dari sisi sistem dan operasional.

Menurut Roy, ketika ini masyarakat membutuhkan parlemen dari sistem dan operasional yg transparan dan akuntabel.

“Sebab beberapa nilai ini yg masih minimalis. Misalnya misalnya laporan hasil reses baik secara individu maupun secara kelembagaan. Belum ada publikasinya di DPR. Padahal itu ditunjang dengan anggaran yg tak sedikit,” ujar Roy.

Koalisi Masyarakat Sipil bagi UU MD3 terdiri dari Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Indonesia Budget Center (IBC), Forum Indonesia buat Transparansi Anggaran (FITRA), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Sumber: http://nasional.kompas.com