Politik

PDIP: Rotasi Dan Promosi Jabatan Jadi ‘ATM Berjalan’ Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dijadikan ladang bisnis. Dugaan ini muncul menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini atas suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten pada Jumat (30/12).

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, praktik suap demi promosi jabatan sudah menjadi fenomena di sejumlah daerah. Masinton menyebut, banyak kepala daerah yg menjadikan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berjalan agar mendapat jabatan tinggi.

“Ya memang promosi jabatan di berbagai daerah itu baik kabupaten kota hingga provinsi itu fenomena itu menjadi rahasia umum. Setiap pengangkatan, rotasi, terus dijadikan Anjungan Tunai Mandiri. Jadiin ATM sama kepala daerah,” kata Masinton ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (3/1).

Praktik suap ini tidak lepas dari adanya aturan yg memberikan wewenang buat bupati atau walikota mengangkat dan merotasi bawahannya. Oleh sebab itu, kata dia, saat kepala daerah membutuhkan uang maka rotasi atau jabatan mulai dimanfaatkan.

“Baik itu kalau sekarang sebelum ada PP tentang apa itu kewenangan bupati itu dia setiap butuh duit uang dia merotasi semua pejabat di daerahnya. Dari akan kepala sekolah, dari akan SD SMP, nah itu sampai kepala-kepala dinas. Nah sekarang kewenangannya telah dibagi buat SMA dan kadis harus provinsi itu kan,” jelasnya.

Selain di Klaten, daerah yg dianggap kadang melakukan suap promosi jabatan yakni Sumatera Utara. Masinton menilai, kepala daerah yg tak memiliki orientasi pembangunan jangka panjang biasanya rentan melakukan suap.

“Di wilayah Sumut, Sumut hampir semua wilayah kabupaten kota itu melakukan itu. Terus di hampir semua daerah yg kepala daerahnya tak milik orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan itu dijadikan mesin ATM,” tegasnya.

Politisi PDIP ini meminta tim saber pungli memonitor segala kepala daerah yg terindikasi mendapatkan suap dari bawahannya. Komisi III mendukung langkah penegak hukum buat menindak tegas kepala daerah yg menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis.

“Nah ini memang harus dimonitor selalu diawasi nah dengan peristiwa di Klaten ini agar segala kepala daerah menghentikan praktik rotasi dan mutasi jabatan sebagai mesin ATM,” imbuh Masinton.

“Komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yg dikerjakan oleh institusi penegak hukum baik itu kepolisian kejaksaan maupun KPK bagi melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yg selama ini berlangsung diberbagai daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini beserta tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12). KPK mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah senilai Rp 2 M dalam, dulu mata uang asing sebesar USD 5.700 dan 2.035 dolar Singapura. Uang itu diduga terkait suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.Baca juga:
Dagang jabatan ala Bupati Klaten
Cegah dagang jabatan, MenPAN RB minta assessment digelar terbuka
KPK ingatkan Kemendagri soal ‘dagang’ jabatan di pemerintah daerah
Pakai kode uang syukuran, ini permulaan suap Bupati Klaten terendus

Sumber: http://www.merdeka.com