Batam

Pemerintah Keluarkan kebijakan Baru Tentang Kartu Subsidi Energi

Info Tanjungpinang – Pemerintah keluarkan kebijakan Baru tentang Kartu Subsidi Energi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian dan ESDM, berencana melakukan pengendalian terhadap sasaran gas subsidi 3 kg agar benar-benar digunakan oleh rumah tangga dan industri kecil.

Pemerintah keluarkan kebijakan baru tentang Kartu Subsidi Energi
Pemerintah keluarkan kebijakan baru tentang Kartu Subsidi Energi

Menurut I Gusti Nyoman (IGN) Wiratmaja Puja, Dirjen Migas Kementerian perindustrian dan ESDM, pengendalian tersebut dilakukan melalui beberapa cara.

Di antaranya ‎penggunaan kartu, kerjasama dengan kepolisian‎ dan lainnya. Namun demikian, ia menyebutkan pengendalian lebih mengarah pada penggunaan kartu kendali.

“Nanti namanya kartu subsidi energi. Setiap keluarga dan usaha mikro saja yang dikasih. ‎Jadi mengurangi potensi yang oplos, terus pemakaian di restoran besar, dan industri. Ini sedang kita diskusikan dulu sampai matang baru diterapkan,” ucapnya.

Pemilihan Kota Batam sebagai pilot project pun bukan sembarang, melainkan melalui proses observasi.

Menurut Dirjen Migas, Batam salah satu kota yang paling siap untuk pilot project.

“Batam salah satu yang siap, sebab penduduknya nggak terlalu banyak, terus sistemnya juga sudah berjalan. ‎Jadi tidak perlu ada yang ditolak oleh warga, kan tidak ada pencabutan subsidi atau naik harga. Kalau ini jalan, malah enak dong, sebab sekarang juga tidak ada jaminankan semua masyarakat yang berhak mendapatkan gas itu. Kadang begitu sampai di pangkalan saja sudah habis,” tuturnya.

Menurutnya, untuk pencabutan subsidi ataupun kenaikan harga ada di level presiden dan DPR RI. Kementerian sendiri hanya bertindak sebagai pelaksana.‎ Jika berhasil di kota pilot project, sistem pengendalian pun akan diadopsi di semuaa daerah.

“Ini penting, karena Anda tahu sendiri subsidi LPG ini sampai Rp 26 triliun hingga Rp 29 triliun‎. Sayang sekali dana sebesar itu jika tidak dipakai oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” kaata dia.

Sumber : humas kota Batam