Nasional

Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak Gugatan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tak mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yg diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto dalam sidang lanjutan gugatan uji materi pada Senin (5/9/2016) di gedung MK.

Widodo dalam persidangan kali ini mewakili pihak pemerintah selaku pembuat undang-undang.

Ia mengatakan, ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur seandainya petahana tak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung.

Sebab petahana memiliki peluang memobilisasi masyarakat buat memilih dirinya.

“Petahana mempunyai kebijakan buat mengalokasikan anggaran dengan motif pribadi bagi memenangkan pemilihan kepala daerah,” ujar Widodo, di MK, Jakarta Pusat, Senin.

“Dalam praktiknya seringkali petahana menarik simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yg termasuk dalam wilayah pencalonan,” tambah dia.

Dengan demikian, lanjut Widodo, penyelenggaraan pemilihan gubernur menjadi tak fair. Sebab, melalui kewenangan tersebut petahana mempunyai kekuatan yg tak dimiliki pesaingnya.

“Posisi petahana tak sama dengan calon lainnya, karena dia milik akses. Dia lebih unggul, karena milik kases,” kata dia.

Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yg diajukan Ahok.

“Meminta untuk memberikan putusan, menerima informasi pemerintah, menolak pengujian para emohon seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tak mampu diterima,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut menyoal cuti selama masa kampanye buat petahana.

Ahok menilai UU tersebut melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tak bisa menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

Kompas TV Ahok Gugat Pasal Cuti Petahana di UU Pilkada

Sumber: http://nasional.kompas.com