Kepri

Pemerintah Provinsi Kepri Dukung Perluasan Fungsi Pengelolaan Aset Negara

info TanjungpinangPemerintah Provinsi Kepri Dukung Perluasan Fungsi Pengelolaan Aset Negara. Kerapnya penilaian audit BPK-RI yang memunculkan poin “catatan” dalam laporan keuangan setiap daerah terkadang disebabkan masalah sepele. Salah satunya adalah pengelolaan aset negara yang berasal dari hibah barang milik negara (HBN) asal kegiatan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. “Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun,” kata Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo,SH MH di rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Hibah Barang Milik Negara Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Hotel Harmoni One, Kamis (20/3/2014).

Pemerintah Provinsi Kepri Dukung Perluasan Fungsi Pengelolaan Aset Negara
Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni bercanda dengan Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo, SH MH usai rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Hibah Barang Milik Negara Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Hotel Harmoni One, Kamis (20/3/2014)

Permasalahan ini, menurutnya disebabkan beberapa hal. Pertama adalah penyelesaian daerah aset daerah itu tidak segera ditindaklanjuti. Banyak contohnya. Misalnya saja, penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada daerah yang terhambat administrasi.

Masalah administrasi ini menyebabkan keberadaan aset negara tersebut sulit terlacak keberadaannya. Padahal, jika pemerintah daerah dapat segera menguasai aset tersebut, maka pemerintah dapat segera menguasai dan memelihara aset tersebut.“Karena tidak dikuasai oleh pemda, maka aset tersebut menjadi rusak karena tidak dikelola dengan baik,” katanya.

Kondisi inilah yang akhirnya membuat BPK dalam audit tiap tahun memberikan ‘Catatan’ kepada laporan keuangan meskipun mendapat penilaian WTP. Atas dasar itulah, Soerya mendukung solusi masalah ini dengan mendukung perluasan fungsi kekayaan negara menjadi administrasi aset.

Sebab, dengan begitu, sambungnya aset-aset tersebut dapat terekam dengan baik dan tepat. “Jadi, ada tindak lanjut yang jelas penyerahan aset antara pemerintah pusat dan daerah,” papar Soerya. Selain itu, dengan perluasan fungsi ini, administrasi pengelolan aset menjadi optimal. “Untuk itu, saya minta lewat forum rakor ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang kami usulkan tersebut,” pintanya.

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Joko mengatakan bahwa Kemendagri terus menyamakan persepsi dalam penyelesaian hibah, khususnya dilingkungan Depdagri. “Penyelesaian hibah ini merupakan target kami untuk meningkatkan kualitas kerja Depdagri khususnya untuk tahun anggaran 2003 hingga 2013,” urai Joko.

Hal yang sama dikatakan Sekjen Kemendagri, Diah Anggreani. Menurutnya, tidak semua kewenangan pemerintah pusat dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah seperti halnya urusan pendidikan dan kesehatan. “Penyaluran dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Perbantuan (TP) tentunya memunculkan belanja barang dan modal yang secara tidak langsung membentuk Barang Milik Negara (BMN). Di mana seharusnya setelah pertanggungjawaban kegiatan segera diserahterimakan ke Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk Hibah. Pemerintah Daerah dalam hal ini sering kali kurang mengetahui proses pertanggungjawaban dana DK/TP dan tidak melakukan hibah tersebut,” kata Diah.

Di Batam sendiri, berdasarkan data Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam terdapat 12 Kementerian dan Lembaga (K/L), 68 satuan kerja (satker), 223 Kode anggaran yang menerima DK/TP dengan jumlah total 161 Milyar. Dari keseluruhan angka tersebut pada Semester I 2013 satker  yang melakukan rekonsiliasi BMN sebesar 75%.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan no 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  98/PMK.06/2013. Dengan adanya PMK ini, penyelesaian BMN DK/TP masih memiliki waktu lebih kurang 1 tahun lagi sampai dengan 31 Desember 2014.

Rentang waktu inilah yang harus dimanfaatkan masing-masing SKPD, sehingga proses penyelesaian BMN apakah dalam bentuk Hibah ataupun Penghapusan dapat terlaksana dengan baik. “Karena secara prinsip kepastian akan keberadaan penguasaan BMN merupakan salah satu wujud tertib administrasi pengelolaan BMN. Di wilayah Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepuluan Riau, progres penyelesaian BMN DK/TP saat ini masih sekitar 5%, yang didominasi oleh SKPD Kementerian Kesehatan dan Kehutanan. Di Kepri ini, saya rasa cukup baik,” pungkasnya.

Sumber: Humas Provinsi Kepri