Nasional

Pengamat Sebut Jika Kepala Daerah Wajib, Calon Presiden Juga Harus Cuti Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar hukum tata negara Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Daniel Yusmick Foek berpendapat, kewajiban cuti kampanye yg ketika ini diberlakukan bagi calon kepala daerah petahana seharusnya juga jadi keharusan bagi calon presiden petahana.

Menurut Daniel, jabatan presiden dan kepala daerah berstatus sama, yakni jabatan politik. 

“Kalau ini harus diseragamkan persoalannya terjadi saat presiden diwajibkan bagi cuti,” ujar Daniel dalam diskusi “Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK”, di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).

Daniel mengatakan, kewajiban untuk presiden bagi menjalani cuti kampanye seperti halnya kepala daerah mengacu pada Pasal 18 dan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal itu mengatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dengan daerah yg memiliki kekhususan dan istimewa.

Sedangkan Pasal 27 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tak ada kecualinya. Jadi norma  yang mengatur kewajiban cuti ini menurut aku memang perlu dicermati,” kata Daniel.

Penjelasan Daniel merespons tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yg menggugat Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). 

Dalam gugatannya, Ahok beralasan bahwa gugatan diajukan karena bunyi Pasal 70 ayat 3 UU tersebut merugikan.

Pasal tersebut mewajibkan petahana cuti selama masa kampanye.

Menurut Ahok, Pasal 27 UU Pilkada yg mewajibkan petahana cuti kampanye itu sudah menyebabkan adanya perbedaankedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti buat petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang.

Hal ini berbeda dengan masa jabatan presiden.

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang PemilihanPresiden, presiden yg kembali mengikuti pemilu tidakdiharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masajabatannya tak berkurang.

“Padahal, prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presidenadalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umumsebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945,” kataBasuki dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu(31/8/2016).

Kompas TV Ahok Gugat Pasal Cuti Petahana di UU Pilkada

 

 

 

Sumber: http://nasional.kompas.com