Nasional

Pertanyakan Pemanggilan Eko “Patrio”, Komisi III Panggil Kapolri Usai Reses

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah masa reses pada pertengahan Januari 2017.

Pemanggilan tersebut dikerjakan bagi mengklarifikasi sejumlah isu. Salah satunya adalah terkait pemanggilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko “Patrio” oleh Bareskrim Polri.

“Pemanggilan Bareskrim terhadap Eko bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yg berlaku,” kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Pernyataan itu diungkapkan Syafii bersama sejumlah anggota Komisi III merupakan Arsul Sani, Masinton Pasaribu dan Dossy Iskandar dalam sebuah konferensi pers.

Poin-poin yg disampaikan yaitu hasil pertemuan internal komisi yg dikerjakan pada Jumat siang.

Komisi III menilai, dua pernyataan yg diungkapkan Polri berlebihan.

Terkait masalah Eko, Komisi III menyinggung salah sesuatu pernyataan Tito di sebuah media online. Dalam media tersebut, Tito menyatakan bahwa Eko dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI bisa dipidana.

“Apakah Kapolri enggak mengerti hukum? Dalam pasal 224 UU MD3 disebutkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak imunitas dalam menyatakan pendapat, membuat pernyataan dan menyatakan sikap dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI tak mampu dituntut di depan hukum,” ujar Syafii.

“Pemanggilan juga harus seizin Presiden,” kata dia.

Hal yang lain yg juga mulai ditanyakan Komisi III pada Kapolri ketika pertemuan kerja nanti adalah terkait pelarangan anggota Dewan bagi masuk ke area Kompleks Parlemen pada 2 Desember 2016 lalu.

“Kami mulai langsung panggil Kapolri pada raker pertama setelah reses dan minta klarifikasi. Yang dilanggar bukan cuma Undang-Undang tetapi juga konstitusi,” kata Politisi Partai Gerindra itu.

“Ini harus diperingatkan supaya jalannya penegakan hukum dapat benar,” ujar dia.

Adapun pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online. Dalam berita itu, Eko menyebut pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) yaitu pengalihan isu masalah dugaan penodaan agama yg menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sumber: http://nasional.kompas.com