Nasional

Polemik Ketua Umum Hanura, Menkumham Usul Sebaiknya Diadakan Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, memang sebaiknya langsung digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura bagi memilih ketua umum baru.

Sebab, ia menilai ketika ini Partai Hanura tak mempunyai ketua umum definitif setelah Wiranto dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan pada 27 Juli 2016 lalu.

Sementara, Chairudin Ismail yg ditunjuk buat menggantikan posisi Wiranto cuma berstatus sebagai pelaksana harian ketua umum.

“Sebaiknya memang diadakan (Munaslub Hanura),” kata Yasonna di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Yasonna mengakui pihaknya telah mengirimkan surat ke DPP Hanura dengan Nomor: AHU 4 AHA 11 01-64A tertanggal 31 Agustus 2016.

Pada intinya, surat tersebut menyatakan bahwa jabatan ketua umum yg semula dijabat oleh Wiranto sudah berubah menjadi Plh Ketua Umum Chairudin Ismail, sampai terbentuknya kepengurusan definitif yg dibentuk melalui mekanisme yg ditentukan dalam AD/ART Partai Hanura.

“Memang ketentuannya dikerjakan itu (pemilihan ketua umum yg baru)” ucap Yasonna.

Sementara, terkait pernyataan Wiranto yg mengklaim dirinya tetap sebagai ketua umum Hanura, Yasonna tak mau mempermasalahkannya.

Yasonna menyerahkan sepenuhnya kepada Hanura buat membentuk kepengurusan baru yg definitif sesuai AD/ART.

“Kalau Beliau menyatakan tetap ketum silakan saja, haknya Beliau. Mungkin Beliau ketum dan Beliau melaksanakan munaslubnya dapat saja, yang berasal sesuai AD/ART-nya,” ucap Yasonna.

Dorongan bagi menggelar Munaslub Hanura pertamakali disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura Djafar Badjeber.

Ia menilai munaslub perlu dikerjakan berdasarkan surat yg dikirimkan Dirjen AHU Kemenkumham bahwa Chairudin Ismail menjabat Plh Ketua Umum sampai terbentuknya kepengurusan definitif yg dibentuk melalui mekanisme yg ditentukan dalam AD/ART Partai Hanura.

AD/ART Hanura sendiri mengatur munaslub harus digelar selambat-lambatnya tiga bulan setelah adanya kekosongan kepemimpinan.

“Artinya hari ini telah tepat tiga bulan sejak Plh Ketum dilantik, harusnya hari ini digelar Munaslub,” ucap Djabar ketika dihubungi, Sabtu (29/10/2016).

(Baca: Pendiri Hanura Desak Munaslub buat Pilih Ketum Gantikan Wiranto)

Namun, Wiranto sebelumnya menegaskan bahwa ketika ini tak ada kekosongan jabatan ketua umum karena dia tak pernah menyatakan keluar dari keanggotaan dan melepaskan jabatan tersebut.

Menurut Wiranto, setelah menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dia sudah menunjuk pelaksana harian buat menjalankan tugas harian ketua umum.

“Saya tetap ketua umum yg jabatannya melekat, tetapi sehari-hari aku serahkan pada Plh,” ujar Wiranto ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

(Baca juga: Wiranto: Saya Tetap Ketua Umum Hanura)

Sumber: http://nasional.kompas.com