Nasional

Polri Masih Berunding Dengan KSPI Soal Rencana Aksi 2 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, hingga ketika ini Polri belum mendapatkan kesepakatan soal niatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (2/12/2016).

KSPI bersikukuh menggelar aksi di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat yg nantinya mulai ditutup bagi kepentingan aksi damai di Monas.

“Sejauh ini yg unsur KSPI masih dikomunikasikan agar dapat memilih hari lain,” ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

“Sampai sore ini masih berjalan proses negosiasinya,” kata dia.

Polri menawarkan hari yang lain buat menggelar aksi unjuk rasa karena hari itu fokus buat pengamanan aksi di Monas yg digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Jika dimungkinkan, malam ini mulai ada kesepakatan antara Polri dan KSPI.

“Namanya kami berusaha kasih pemahaman. Kalau tak salah maunya di depan Monas,” kata Boy.

Boy memastikan aksi yg berlangsung di sekitar Monas cuma aksi damai dengan cara gelar sajadah, doa bersama, dan shalat Jumat. Di luar itu bukan yaitu tanggungjawab GNPF MUI.

Jika ada aksi yang lain yg digelar di sekitar lokasi itu, maka Polri mulai melakukan upaya pengamanan.

“Kita melakukan pendekatan persuasif dan preventif dalam pelayanan pengamanan unjuk rasa. Protapnya telah ada,” kata Boy.

Polri sebelumnya mengimbau agar para buruh melakukan aksi unjuk rasa pada hari yg lain. Hal tersebut dikarenakan polisi terkonsentrasi bagi pengamanan aksi damai yg digagas GNPF MUI.

KSPI berencana melakukan Mogok Nasional dalam bentuk unjuk rasa di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota.

(Baca juga: Sekjen KSPI: Tak Ada Kepentingan Politik di Balik Demo Buruh yg Kritik Ahok)

Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim aksi tersebut mulai melibatkan hampir sesuatu juta buruh di Indonesia.

Menurut dia, lebih dari 200 ribu buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang mulai berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sisanya dikerjakan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing. Tuntutan dalam aksi Mogok Nasional tersebut yakni meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, menaikkan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota (UMP/UMK) sebanyak 15 sampai 20 persen.

Mereka juga meminta polisi memenjarakan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama.

Kompas TV Persiapan Polisi Jelang Aksi 2 Desember

Sumber: http://nasional.kompas.com