Nasional

Polri: Raja Erizman Telah Diputihkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar membenarkan Brigjen Raja Erizman pernah diberi sanksi terkait penanganan masalah Gayus Tambunan.

Saat masih menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, ia menjalani proses sidang kode etik dan dijatuhi sanksi.

“Persoalan di masa dahulu itu terjadi 2009-2010,” ujar Boy di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016).

Erizman dicopot dari jabatannya dan menjalani sanksi kode etik hingga masa hukuman selesai.

Ia sempat menjalani rehabilitasi dengan menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf Pimpinan (Kasespima).

Kini, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mempromosikan Erizman dari jabatan Kasespima menjadi Kepala Divisi Hukum Polri.

Pangkatnya otomatis mulai naik dari bintang sesuatu menjadi bintang dua.

“Ketika penghukuman sudah dijatuhkan, kemudian sudah menjalani hukumannya, dievaluasi kembali, kemudian direhabilitasi. Maka istilahnya dia telah diputihkan dan memiliki kesempatan atau hak yg sama melalui promosi jabatan,” ujar Boy.

(Baca: Kapolri Diminta Tinjau Ulang Promosi Raja Erizman karena Pernah Disidang Etik Kasus Gayus)

“Jadi, tak terus selama kariernya dihukum terus. Dalam sistem pembinaan kami, tak seperti itu,” lanjut dia.

Boy mengatakan, sepanjang sanksi yg dikenakan adalah sanksi etika, maka personel Polri milik peluang berkarir lebih tinggi lagi dibanding dengan personel Polri yg terkena hukuman pidana.

“Kecuali mereka yg terbentur dengan persoalan pidana. Itu berarti harus menjalani pidananya dulu, baru nanti dievaluasi apakah masih layak atau tidak,” ujar Boy.

Promosi Raja Erizman

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Telegram Rahasia soal mutasi perwira tinggi Polri.

Dari sejumlah pati Polri yg dimutasi, tercantum nama Brigjen Raja Erizman yg diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum Polri.

Erizman pernah tersangkut perkara hukum pada 2009 lalu.

Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Erizman menandatangani surat pembatalan pemblokiran rekening mafia pajak sebesar Rp 25 miliar punya Gayus Halomoan Tambunan.

Alhasil, uang Gayus menyebar ke rekening lain.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri turun tangan atas tindakan Erizman. Namun, berdasarkan sidang kode etik, Erizman lolos dari sanksi kode etik alias tak ditemukannya unsur pidana.

Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi cuma mencopot Erizman dari jabatannya.

Ia dikeluarkan dari fungsi reserse dan kriminal karena dianggap tak cakap.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Timur Pradopo, Erizman kemudian ditempatkan sebagai Staf Ahli Kapolri hingga tahun 2012.

Meski demikian, Propam Polri mengenakan sanksi kode etik kepada sembilan personel Polri anak buah Erizman.

Mereka adalah Brigjen Edmond Ilyas (Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sebelum Erizman), Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Wijaya, Iptu Joni Surya dan Ipda Angga.

Polri juga menjerat beberapa penyidik Gayus dengan unsur pidana.

Mereka adalah Kompol Aradat Enanie dan AKP Sri Sumartini yg dinyatakan terbukti menerima suap ketika menyidik Gayus.

Sumber: http://nasional.kompas.com